Thailand Nyatakan Ingin Bergabung dengan BRICS Secepat Mungkin, Ini Alasannya

ISTANBUL, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Thailand, Maris Sangiampongsa, menyatakan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara tersebut siap untuk bergabung dengan BRICS secepat mungkin.

BRICS adalah blok ekonomi negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pada Januari lalu, blok ini menyambut Arab Saudi, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab sebagai anggota penuh.

Pernyataan ini muncul usai Kabinet PM Srettha Thavisin akhir bulan lalu menyetujui surat draft pemerintah, yang menegaskan niat Bangkok menjadi anggota BRICS.

Maris menyampaikan pernyataan tersebut saat bertemu dengan rekannya dari China, Wang Yi, di sela-sela Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS di kota Nizhny Novgorod, Rusia, menurut pernyataan yang dirilis dari Beijing, Rabu (13/6/2024).

“Thailand bersedia bergabung dengan mekanisme BRICS secepat mungkin, (dan) memainkan peran yang lebih aktif dalam kerja sama Selatan-Selatan, serta memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan China di platform multilateral,” kata Maris kepada Wang.

Baca Juga: Menlu Retno: Indonesia Masih Kaji Kemungkinan Gabung BRICS

Kelompok ini didirikan pada Juni 2006 di Forum Ekonomi St. Petersburg dengan partisipasi menteri ekonomi dari Brasil, Rusia, India, dan China. Afrika Selatan bergabung pada 2010.

Tongkat estafet kepemimpinan BRICS selama satu tahun diserahkan ke Rusia pada 1 Januari 2024.

Selama masa kepemimpinan, Moskow berencana untuk memprioritaskan politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, serta hubungan budaya dan kemanusiaan.

Baca Juga: Putin: Rusia dan BRICS Siap Masuk Gelanggang Menyelesaikan Konflik Palestina - Israel

Lebih dari 250 acara dijadwalkan di lebih dari 10 kota di Rusia pada tahun 2024. Acara utama adalah KTT pemimpin BRICS di Kazan pada 22-24 Oktober.

Menurut penasehat presiden Rusia untuk urusan luar negeri, Yury Ushakov, BRICS telah melampaui Kelompok Tujuh dalam paritas daya beli, menyumbang 35,6% dari PDB global, sementara G7 menyumbang 30,3%.