Zelenskyy Tegaskan Ukraina Akui Palestina: Kami Tidak Punya Standar Ganda

KIEV, KOMPAS.TV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menegaskan bahwa negaranya sama-sama mengakui kedaulatan Palestina dan Israel. Zelenskyy pun mengaku pihaknya siap bekerja sama untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Ukraina sendiri telah mengakui kedaulatan Palestina sejak 19 November 1988, tiga tahun sebelum negara itu memerdekakan diri dari Uni Soviet.

"Ukraina mengakui dua negara, baik Israel dan Palestina, dan akan melakukan apa pun untuk memastikan Israel berhenti, bahwa konflik ini harus berakhir, dan bahwa warga sipil tidak menderita," kata Zelenskyy di IISS Shangri-La Dialogue Singapura dikutip RBC Ukraine, Minggu (2/6/2024).

Baca Juga: Presiden Ukraina Ucapkan Selamat ke Prabowo, Singgung Urgensi Bantuan Kemanusiaan di Palestina

Zelenskyy pun mengaku pihaknya mengakui "hak pertahanan diri" Israel usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Zelenskyy menyebut pihaknya siap mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Di lain sisi, Zelenskyy mengaku mengundang Palestina dan Israel ke KTT Perdamaian di Swiss pada pertengahan Juni. Menurutnya, negara yang tidak berhak diundang dalam KTT ini adalah Rusia.

"Kami tidak punya standar ganda. Suka atau tidak, kami telah mengundang baik Palestina dan Israel ke KTT Perdamaian," kata Zelenskyy dikutip Ukrainska Pravda.

"Satu-satunya perwakilan yang tidak diundang adalah Rusia. Bukan hanya karena mereka agresor, juga karena kita memiliki format Normandia, ketika kita mencapai kesepakatan, tetapi mereka (Rusia) tidak melaksanakan perkataannya dan terus membunuhi kami."

Tekanan internasional terhadap Israel agar mengakhiri operasi militer di Gaza menguat usai serangan ke Rafah sejak awal Mei 2024. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar satu juta penduduk Palestina di Rafah terpaksa mengungsi akibat serangan Israel, sebagian telah beberapa kali mengungsi dari area lain di Gaza.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pun telah menyodorkan tiga tahap gencatan senjata kepada Israel dan Hamas. Namun, pejabat-pejabat tinggi Israel tidak menyambut baik usulan tersebut.

Baca Juga: Menhan Israel Tegaskan Ingin Hamas Enyah dari Gaza, Tanda Tolak Proposal Gencatan Senjata Biden?