Kemlu RI Berharap Israel Setuju Solusi Dua Negara, Minta Publik Tak Berspekulasi soal Aksesi OECD

JAKARTA, KOMPAS.TV - Juru bicara Kementerian luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal mengaku berharap konflik Israel-Palestina akan berakhir dalam kurun lima tahun mendatang. Hal tersebut disampaikan Iqbal sehubungan aksesi Indonesia ke Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Aksesi Indonesia harus disetujui oleh seluruh anggota OECD untuk menjadi anggota resmi. Namun, Israel dikhawatirkan menolak terkait posisi Jakarta dalam isu Palestina. Indonesia dan Israel sendiri tidak menjalin hubungan diplomatik secara resmi.

Baca Juga: Parlemen Israel Siapkan RUU yang Tetapkan UNRWA sebagai Organisasi Teroris

Dalam konferensi pers pada Rabu (29/5/2024), Iqbal mengaku berharap konflik Israel-Palestina dapat selesai dalam lima tahun mendatang sehingga Israel tidak lagi berkepentingan untuk menolak aksesi Indonesia.

“Mudah-mudahan, dalam lima tahun ke depan Israel sudah setuju dengan solusi dua negara, dan Palestina sudah menjadi negara merdeka dan anggota penuh PBB,” kata Iqbal, Rabu (29/5).

Iqbal pun meminta publik tidak berspekulasi mengenai aksesi Indonesia ke OECD dan kans penolakan Israel. Iqbal menegaskan keputusan akhir mengenai pencalonan Indonesia ke OECD baru akan ditentukan pada masa mendatang.

"Kita tidak bisa berspekulasi bahwa kita pasti akan diveto Israel karena perkembangan ke depan masih panjang," kata Iqba dikutip Antara.

Iqbal menambahkan, setelah Indonesia menerima peta jalan aksesi OECD pada awal Mei, pemerintah RI akan melakukan penilaian mandiri (Self-assessment) untuk memastikan kesesuaian norma-norma sistem dan regulasi nasional dengan persyaratan keanggotaan OECD.

Indonesia disebutnya juga akan menyusun nota awal (initial memorandum) sebagai pemenuhan standar dan syarat keanggotaan penuh OECD. Memorandum tersebut akan menjadi alat bagi Indonesia untuk menyampaikan kepada dunia terkait reformasi yang akan dilakukan.

Sebelumnya, Iqbal pernah membantah isu bahwa Indonesia akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai ganti diterima menjadi anggota OECD. Iqbal menegaskan Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara.

“Tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini,” kata Iqbal dalam keterangan pers pada 11 April lalu.

Baca Juga: Aksi Bela Palestina 172 Kampus Muhammadiyah, Desak Pemerintah Tak Normalisasi Hubungan dengan Israel