Jelang Sidang Darurat, Prancis Desak Dewan Keamanan PBB Segera Bertindak di Gaza

NEW YORK, KOMPAS TV - Dewan Keamanan PBB harus mengambil tindakan, tidak hanya berdiskusi, untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza, kata utusan Prancis untuk PBB, Nicolas de Riviere, Selasa, 28/5/2024.

"Dewan Keamanan tidak bisa hanya berbicara saja, Dewan Keamanan perlu bertindak," kata Nicolas de Riviere kepada wartawan di New York sebelum sesi darurat tertutup di dewan tersebut.

Menekankan perlu segera adanya gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera, de Riviere mengingatkan Prancis mengecam serangan udara pada hari Minggu di kamp pengungsi di Rafah yang menewaskan setidaknya 45 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak.

Dia mengatakan operasi Israel harus dihentikan sesuai dengan putusan Mahkamah Internasional.

Menggarisbawahi komitmen Prancis untuk membangun negara bagi Palestina, de Riviere berkata, "Ini waktunya bagi Dewan ini untuk bertindak dan mengadopsi resolusi baru."

Dia juga menekankan bahwa dewan harus memenuhi tugasnya.

Aljazair hari Selasa mengusulkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas, dan memerintahkan Israel untuk "segera menghentikan serangan militernya" di Rafah.

Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, mengatakan setelah pertemuan tertutup dari 15 anggota badan keamanan PBB tentang Gaza, bahwa tujuan langkah tersebut adalah untuk "menghentikan pembunuhan di Rafah." Aljazair adalah anggota dewan untuk tahun 2024/25.

Baca Juga: Aljazair Ajukan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Perintahkan Israel Setop Serangan di Rafah

Rancangan teks Aljazair menggunakan bahasa terkuat dari Dewan Keamanan, yang "memutuskan bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, harus segera menghentikan serangan militernya, dan tindakan lain di Rafah."

Rancangan tersebut menuntut kepatuhan terhadap resolusi Dewan Keamanan sebelumnya yang menyerukan pembukaan semua penyeberangan perbatasan dan akses kemanusiaan bagi 2,3 juta orang di Gaza yang sangat membutuhkan makanan dan bantuan lainnya.

Resolusi yang diusulkan mengatakan bahwa “situasi bencana di Jalur Gaza merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional dan internasional.” Resolusi tersebut mengungkapkan keprihatinan mendalam atas “kelaparan yang menyebar di seluruh Jalur Gaza” dan penderitaan warga Palestina yang berlindung di Rafah.

Rancangan tersebut mengutuk apa yang disebutnya “penargetan sembarangan terhadap warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, serta infrastruktur sipil” dan menegaskan kembali tuntutan dewan kepada semua pihak untuk mematuhi hukum internasional yang mengharuskan perlindungan warga sipil.

Para diplomat mengatakan dewan dapat memberikan suara dalam beberapa hari.

Langkah ini diambil setelah serangan pada hari Minggu memicu kebakaran di sebuah kamp di zona kemanusiaan yang ditentukan di Rafah di selatan Gaza, menewaskan setidaknya 45 orang. Israel mengatakan telah menargetkan militan Hamas dan tidak berniat menyakiti warga sipil.

Resolusi dewan membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto dari AS, Inggris, Prancis, Rusia, atau China untuk lolos. AS sejauh ini melindungi sekutunya Israel dengan memveto tiga rancangan resolusi dewan tentang perang di Gaza.

Namun Washington juga abstain dalam tiga pemungutan suara, terakhir memungkinkan dewan pada bulan Maret untuk menuntut gencatan senjata segera antara Israel dan militan Palestina Hamas.

Aljazair meminta pertemuan darurat dewan karena Israel melanjutkan operasi militernya di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina telah mencari perlindungan. Ini mengikuti serangan udara Israel pada Minggu malam yang memicu kebakaran yang melalap tenda di kamp pengungsi Palestina barat Rafah, menewaskan 45 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya.