Saat Putin Ungkap Masa Jabatan Zelenskyy di Ukraina Habis: dengan Siapa Moskow harus Bernegosiasi?

MINSK, KOMPAS TV - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy sudah tidak memiliki legitimasi setelah masa jabatan lima tahunnya berakhir. Hal ini menjadi penghalang hukum jika Rusia dan Ukraina ingin melanjutkan pembicaraan damai.

"Kami menyadari legitimasi kepala negara Ukraina saat ini sudah berakhir. Oleh karena itu, ini bukan pertanyaan sepele bahwa dengan siapa Moskow harus bernegosiasi," kata Putin seperti dilaporkan oleh TASS, Jumat (24/5/2024). 

"Tujuan utama konferensi di Jenewa adalah untuk mengonfirmasi legitimasi Zelenskiy, tetapi langkah-langkah kehumasan ini tidak memiliki arti hukum."

Menurut Putin, Rusia harus memastikan mereka berurusan dengan otoritas Ukraina yang sah jika melanjutkan negosiasi. Namun, Ukraina yang harus menentukan legitimasi mereka.

"Pertama-tama, saya pikir, dari posisi parlemen, mahkamah konstitusi, atau lembaga lainnya." kata Putin, seraya menegaskan, Rusia tidak pernah menolak pembicaraan tentang Ukraina. "

Kami tidak melarang siapa pun untuk bernegosiasi. Kami mendukung negosiasi."

Dengan Ukraina yang masih dalam keadaan darurat militer di tahun ketiga invasi penuh Rusia, Zelenskyy belum menghadapi pemilihan meskipun masa jabatan lima tahunnya berakhir minggu ini, sesuatu yang dia dan sekutu Ukraina anggap sebagai keputusan yang tepat di masa perang.

Adapun Putin siap menghentikan perang di Ukraina dengan gencatan senjata yang mengakui garis pertempuran saat ini, seperti laporan berbagai media internasional hari Jumat, mengutip empat sumber Rusia. Namun, Rusia siap melanjutkan perang jika Kiev dan Barat tidak merespons.

Namun, pada konferensi pers yang disiarkan televisi selama kunjungannya ke Belarus, Putin mengatakan status Zelenskyy bermasalah.

Baca Juga: AS akan Kirim Bantuan Militer Senilai Rp4,4 Triliun ke Ukraina, Termasuk HIMARS dan Sistem Anti-Tank

"Tetapi dengan siapa harus bernegosiasi? Tentu saja kami menyadari legitimasi kepala negara saat ini sudah berakhir," katanya.

Menurut Putin, perlu mencari jawaban tentang legitimasi otoritas Ukraina dalam konstitusinya, karena analisis hukum diperlukan.

"Perlu melihat apa yang tertulis dalam konstitusi Ukraina, badan pemerintah mana yang dapat diperpanjang tanpa pemilihan, tanpa prosedur pemilihan, dan mana yang tidak bisa. Ini bisa dilakukan berdasarkan analisis hukum. Ini adalah pertanyaan untuk sistem politik dan hukum Ukraina," ungkap Putin pada konferensi pers bersama dengan Presiden Belarus, Alexander Lukashenko.

Putin menegaskan perdamaian harus dicapai melalui akal sehat, bukan ultimatum. Itu harus didasarkan pada dokumen draf yang dibuat antara kedua pihak pada minggu-minggu awal perang, dan pada realitas di lapangan saat ini, merujuk pada fakta bahwa Rusia menguasai hampir 20% Ukraina.

"Jika sampai titik itu, kami perlu memahami dengan siapa harus dan bisa berurusan, untuk penandatanganan dokumen yang mengikat secara hukum. Dan kemudian kami harus benar-benar yakin kami berurusan dengan otoritas (Ukraina) yang sah," jelas Putin.

Baca Juga: Zelenskyy Salahkan Dunia atas Jatuhnya Sebagian Kharkiv ke Tangan Rusia, Minta Dukungan Lebih

Komentar Putin kemungkinan akan dianggap oleh Ukraina dan sekutu Baratnya sebagai bukti lebih lanjut bahwa dia tidak memiliki niat nyata untuk memasuki pembicaraan damai, meskipun sering menyatakan kesediaannya untuk bernegosiasi.

Zelenskyy berulang kali mengatakan perdamaian dengan syarat Putin tidak dapat diterima. Dia berjanji untuk merebut kembali wilayah yang hilang, termasuk Krimea, yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014. Pada tahun 2022, dia menandatangani dekrit yang secara resmi menyatakan bahwa pembicaraan dengan Putin tidak mungkin terealisasi.