Kompas TV internasional kompas dunia

Iran Pasca-kematian Raisi Diprediksi Tidak akan Banyak Berubah

Kompas.tv - 21 Mei 2024, 07:57 WIB
iran-pasca-kematian-raisi-diprediksi-tidak-akan-banyak-berubah
Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, kiri, hari Senin, 20/5/2024, mengumumkan lima hari berkabung setelah wafatnya Presiden Ebrahim Raisi, kanan, dan rombongannya dalam kecelakaan helikopter di barat laut Iran, dan menyetujui Wakil Presiden Mohammad Mokhber untuk mengambil alih sebagai presiden sementara, hingga pemilu 50 hari kedepan. (Sumber: IRNA)
Penulis : Tussie Ayu | Editor : Iman Firdaus

YERUSALEM, KOMPAS.TV — Kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi diprediksi tidak akan menyebabkan perubahan langsung apa pun dalam sistem pemerintahan Iran atau kebijakannya secara menyeluruh. Karena dalam sistem pemerintahan di Iran, pemimpin tertinggi ada di tangan Ayatollah Ali Khamenei.

Namun Ebrahim Raisi, yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada hari Minggu (19/5/2024), sebelumnya dipandang sebagai kandidat utama untuk menggantikan Khamenei yang berusia 85 tahun tersebut. Dengan kematian Raisi, kemungkinan pengganti Khamenei selanjutnya akan jatuh ke tangan putra Khamenei.

Baca Juga: Muhammadiyah Ucapkan Belasungkawa Mendalam Atas Meninggalnya Presiden dan Menlu Iran

Suksesi turun-temurun akan menimbulkan potensi krisis legitimasi bagi Republik Islam, yang didirikan sebagai alternatif dari monarki. Namun banyak orang Iran yang melihatnya sebagai rezim yang korup dan diktator.

Bagaimana Sistem Pemerintahan di Iran?

Iran menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen secara rutin dengan hak pilih universal.
Namun pemimpin tertinggi mempunyai keputusan akhir atas semua kebijakan utama, yang menjabat sebagai panglima angkatan bersenjata dan mengendalikan Garda Revolusi yang kuat.

Pemimpin tertinggi juga menunjuk setengah dari 12 anggota Dewan Penjaga, sebuah badan ulama yang memeriksa calon presiden, parlemen dan Majelis Ahli, sebuah badan ahli hukum terpilih yang bertugas memilih pemimpin tertinggi.

Secara teori, para ulama mengawasi republik untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum Islam. Dalam praktiknya, pemimpin tertinggi secara hati-hati mengelola sistem pemerintahan untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing, memajukan prioritasnya sendiri, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang menentang Republik Islam atau perannya di atasnya.

Baca Juga: Helikopter yang Bawa Presiden Iran Ebrahim Raeisi Ditemukan Dalam Kondisi Rusak Parah

Raisi, seorang garis keras yang dipandang sebagai anak didik Khamenei, terpilih sebagai presiden pada tahun 2021 setelah Dewan Penjaga memblokir kandidat terkenal lainnya untuk mencalonkan diri melawannya. Jumlah pemilihnya merupakan yang terendah dalam sejarah Republik Islam. Dia menggantikan Hassan Rouhani, seorang yang relatif moderat yang telah menjabat sebagai presiden selama delapan tahun terakhir dan mengalahkan Raisi pada tahun 2017.

Setelah kematian Raisi, sesuai dengan konstitusi Iran, Wakil Presiden Mohammad Mokhber, yang relatif tidak dikenal, menjadi presiden sementara, dan pemilihan umum diamanatkan dalam waktu 50 hari. Pemungutan suara tersebut kemungkinan besar akan dikelola dengan hati-hati untuk menghasilkan presiden yang mempertahankan status quo.

Itu berarti Iran akan terus menerapkan aturan Islam dan menindak perbedaan pendapat. Hal ini akan memperkaya uranium, mendukung kelompok bersenjata di Timur Tengah dan memandang Barat dengan kecurigaan yang mendalam.


 



Sumber : Associated Press



BERITA LAINNYA



Close Ads x