Kaledonia Baru Membara: Prancis Terjunkan 600 Gendarmeri dan Kendaraan Lapis Baja untuk Redam Protes

NOUMEA, KOMPAS.TV - Otoritas Prancis menerjunkan 600 gendarmeri serta unit-unit kendaraan lapis baja dan alat berat untuk meredam kerusuhan di Kaledonia Baru. Kerusuhan melanda teritori lepas pantai Prancis di Samudra Pasifik ini sejak pekan lalu menyusul RUU kontroversial yang disetujui parlemen Prancis.

RUU tersebut menetapkan penduduk yang bermukim minimal 10 tahun di Kaledonia Baru memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Lolosnya RUU ini membuat masyarakat adat Kanak yang sejak lama menginginkan kemerdekaan dari Prancis menggelar aksi protes.

Protes pun berubah menjadi kerusuhan yang disertai bentrokan antara demonstran dengan polisi, pembakaran, dan penjarahan. Per Minggu (19/5) kemarin, dilaporkan terdapat setidaknya enam korban jiwa selama kerusuhan di Kaledonia Baru.

Pada Minggu (19/5), Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin mengumumkan pihaknya meluncurkan "operasi besar" di Kaledonia Baru untuk mengendalikan situasi. Otoritas Prancis berusaha membuka blokade di jalan raya yang menghubungkan ibu kota Kaledonia Baru, Nouma dengan bandara yang berjarak sekitar 60km.

Baca Juga: Padamkan Kerusuhan, Prancis Luncurkan Operasi Besar di Kaledonia Baru

Jalan raya tersebut dilaporkan dipenuhi blokade demonstran pro-kemerdekaan. Para demonstran membuat blokade dengan debris dan bangkai mobil yang dibakar.

Wali Kota Noumea Sonia Lagarde menyebut operasi pembukaan bandara dapat berlangsung berhari-hari. Pasalnya, terdapat banyak bangkai mobil terbakar yang menghalangi akses dan operasional bandara.

"Situasi di sini masih dramatis," kata Lagarde dikutip Associated Press.

Representatif pemerintah Prancis di Kaledonia Baru melaporkan bahwa situasi pada akhir pekan lalu "lebih tenang." Namun, dilaporkan terjadi dua insiden kebakaran dan satu insiden penjarahan di SPBU.

Pemerintah Prancis pun mengaku telah menangkap 230 orang yang disebut sebagai perusuh. Pemerintah Prancis menetapkan jam malam hingga pukul 18.00 waktu setempat dan menetapkan situasi darurat untuk memberi aparat keamanan kewenangan lebih.

Kerusuhan di Kaledonia Baru dilaporkan membuat sejumlah turis asing terjebak. Pemerintah Australia dan Selandia Baru telah meminta izin untuk mengevakuasi warga negaranya di Kaledonia Baru, tetapi belum direspons oleh Prancis.

Kaledonia Baru sendiri telah mengadakan tiga kali referendum yang kesemuanya menghasilkan ketetapan teritori itu masih menjadi bagian Prancis. Dalam referendum terkini pada 2021, masyarakat adat memboikot pemilihan.

Kelompok pro-kemerdekaan Kaledonia Baru dilaporkan khawatir RUU yang diloloskan parlemen Prancis hanya akan menguntungkan politikus pro-Prancis dan meminggirkan masyarakt adat Kanak yang telah mengalami kebijakan segregasionis.

Baca Juga: Padamkan Kerusuhan, Prancis Luncurkan Operasi Besar di Kaledonia Baru