TEHRAN, KOMPAS TV - Juru bicara Majelis Tertinggi atau Iran Guardian Council, Hadi Tahan Nazif, Senin (20/5/2024), mengumumkan sesuai dengan Konstitusi, wakil presiden Mohammad Mokhber akan mengambil alih sebagai presiden sementara dengan persetujuan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.
Untuk sementara ia ditunjuk sebagai presiden menggantikan presiden Ebrahim Raisi yang meninggal dalam kecelakaan helikopter, Minggu (19/5/2024) waktu setempat.
Tahan Nazif dalam wawancara pada Senin mengatakan dengan persetujuan Pemimpin Tertinggi, sebuah dewan yang terdiri dari kepala kehakiman Iran, ketua parlemen, dan wakil presiden akan mengambil langkah-langkah untuk mengadakan pemilihan dalam waktu 50 hari.
Nazif mengutip Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, "Bangsa Iran tidak perlu khawatir. Tidak akan ada gangguan dalam pengelolaan negara."
Mokhber saat ini berusia sekitar 68 tahun dan menjadi wakil presiden pertama pada Agustus 2021. Setelah kematian Raisi, ia kini menjabat Presiden sementara Iran sekaligus Wakil Presiden Iran ke-7.
Dia adalah mantan kepala Pelaksana Perintah Imam Khomeini (EIKO), ketua dewan di Bank Sina, dan wakil gubernur Provinsi Khuzestan. Dia lahir di Dezful, Iran.
Baca Juga: Iran Nyatakan Wakil Presiden Mohammad Mokhber Presiden Sementara, Kebijakan Luar Negeri Tetap
Sebagai wakil presiden Iran pertama Mokhber mengambil alih, dengan persetujuan Pemimpin Tertinggi Iran, "kekuatan dan fungsi Presiden" setelah kematian presiden sesuai dengan Konstitusi Iran.
Mokhber memiliki gelar magister dan doktor hukum internasional dari Universitas Shahid Beheshti dan gelar doktor dalam manajemen dari Universitas Dezful.
Ia berasal dari Provinsi Khuzestan di barat daya Iran, berbatasan dengan Irak dan Teluk Persia. Dia pernah menjadi wakil gubernur di sana, dan selama perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, dia bertugas sebagai anggota korps medis Garda Revolusi.
Pada Oktober 2022, dia dikirim ke Moskow bersama pejabat senior IRGC dan pejabat Dewan Keamanan Nasional Tertinggi untuk menyelesaikan kesepakatan pengiriman drone Shahed dan rudal permukaan-ke-permukaan ke Rusia untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina.
Baca Juga: Presiden Iran Ebrahim Raisi Dinyatakan Tewas, Dikenal sebagai Politikus Garis Keras dan Konservatif
Pada 2010, Uni Eropa menyertakan Mokhber dalam daftar individu dan entitas yang dikenai sanksi karena diduga terlibat dalam "aktivitas nuklir atau rudal balistik". Dua tahun kemudian, ia dicabut dari daftar tersebut.
Mokhber sebelumnya pernah menjadi kepala Setad, sebuah dana investasi yang terkait dengan pemimpin tertinggi.
Pada 2013, Departemen Keuangan Amerika Serikat menambahkan Setad dan 37 perusahaan yang diawasinya ke daftar entitas yang dikenai sanksi.
Setad, yang lengkapnya adalah Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam, atau Markas Pelaksanaan Perintah Imam, didirikan berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh pendiri Republik Islam, pendahulu Khamenei, Ayatollah Ruhollah Khomeini.
Perintah tersebut adalah untuk menjual dan mengelola properti yang diduga ditinggalkan dalam tahun-tahun kacau setelah Revolusi Islam 1979 dan mengarahkan sebagian besar hasilnya untuk amal.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.