KIEV, KOMPAS TV - Presiden Volodymyr Zelenskyy menandatangani undang-undang yang mengizinkan narapidana bergabung dengan angkatan bersenjata, dalam upaya menahan serangan Rusia di timur laut, timur, dan selatan Ukraina. Informasi ini ditunjukkan dalam basis data parlemen hari Jumat, 17/5/2024.
Masalah kekurangan tenaga sudah lama menjadi momok bagi militer Kiev dalam melawan musuh yang lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya.
Masalah ini semakin mendesak dalam beberapa bulan terakhir, mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan langkah-langkah yang lebih ketat bagi penghindar wajib militer.
Undang-undang baru ini menawarkan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang bergabung, sebuah langkah yang menurut beberapa pejabat bisa menghasilkan maksimal 20.000 tentara untuk upaya perang Ukraina.
Namun, mereka yang dihukum atas kejahatan paling serius, seperti pembunuhan berencana terhadap dua orang atau lebih, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap keamanan nasional, tetap tidak diizinkan untuk bergabung.
Secara terpisah, Zelenskiy juga menandatangani undang-undang yang meningkatkan denda bagi penghindar wajib militer hingga 8.500 hryvnias (sekitar Rp 3,2 juta), menurut situs web parlemen. Rata-rata gaji bulanan di Ukraina sekitar Rp 8,4 juta.
Kurangnya tenaga kerja dipandang oleh beberapa analis militer sebagai masalah terbesar Ukraina. Pasokan senjata yang tertunda, terutama dari Washington, diharapkan segera tiba di garis depan.
Baca Juga: Zelenskyy Kunjungi Kharkiv, Salahkan Dunia atas Perang di Ukraina
Ukraina telah menurunkan usia wajib militer dari 27 menjadi 25 tahun. Batas atas usia tetap 60 tahun.
Selain itu, pemerintah juga sementara menghentikan layanan konsuler untuk pria usia militer yang tinggal di luar negeri, dengan alasan mereka tidak membantu negara Ukraina dalam bertahan hidup.
Legislasi luas yang merombak aturan mobilisasi tentara mulai berlaku pada hari Sabtu.
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.