Penembakan PM Slovakia Robert Fico Disebut Bermotif Politik, Ujaran Kebencian Dituding Jadi Pemicu

BRATISLAVA, KOMPAS.TV - Penembakan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico disebut memiliki motif politik.

Fico dilarikan ke rumah sakit, Rabu (15/5/2024), setelah ia ditembak lima kali dalam usaha pembunuhan yang mengguncang negara tersebut.

Serangan terjadi setelah pertemuan pemerintah di Kota Handlova, Slovakia.

Baca Juga: Penembakan PM Slovakia Robert Fico Bikin Gempar Eropa, Pemimpin Berduyun Kirimkan Doa

Pelaku penembakan ada di antara kerumunan orang yang menunggu untuk bertemu Fico di jalanan di luar pusat kebudayaan, tempat pertemuan berlangsung.

Presiden Slovakia Zuzana Caputova mengatakan tersangka pelaku penembakan telah ditahan polisi.

Ia mengatakan pihak penegak hukum akan merilis lebih banyak informasi, dan meminta publik tak menyebarkan rumor yang tak bisa dikonfirmasi.

Kementerian Pertahanan Slovakia menyalahkan meningkatnya ujaran kebencian dan perpecahan politik di negara itu, yang disebutnya berujung pada pembunuhan.

“Kebencian bukanlah jawaban untuk kebencian lainnya,” kata Menteri Pertahanan Slovakia Robert Kalinak dikutip dari CNN.

“Tak diragukan lagi bahwa ini (penembakan) termotivasi politik. Ketidakmampuan untuk menerima pilihan orang, yang mungkin tak disukai semua orang, mengarah kepada (insiden) ini,” lanjutnya.

Slovakia memang mengalami perpecahan atas posisi dan arah negara itu di dunia sejak Fico kembali menjadi PM Slovakia.

Para pendukungnya melihat Fico sebagai pemimpin yang peduli dan mengutamakan kepentingan mereka.

Baca Juga: Profil PM Slovakia Robert Fico yang Kritis Usai Ditembak, Dikenal Politisi Populis Sayap Kiri

Namun, para kritikus mengatakan bahwa ia adalah seorang populis dengan kecenderungan pro-Rusia hingga dianggap menimbulkan risiko besar bagi negara tersebut.

Slovakia telah dilanda protes damai selama berminggu-minggu atas reformasi dalam negara yang kontroversial dari pemerintahan koalisinya.

Pemerintahan Fico juga berusaha menutup lembaga penyiaran layanan publik RTVS, dan berencana menggantinya dengan lembaga penyiaran nasional baru, yang akan berada di bawah kendali pemerintah yang lebih ketat.