PM Haiti Umumkan Pengunduran Diri di Tengah Anarki yang Dipicu Kelompok Bersenjata

PORT-AU-PRINCE, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Haiti Ariel Henry, Selasa pagi (12/3/2024), mengumumkan akan mengundurkan diri setelah pembentukan dewan presidensial transisi.

Pengumuman tersebut dibuat setelah adanya tekanan internasional terhadap Henry untuk menyelamatkan negaranya yang dihantam kelompok-kelompok bersenjata, yang disebut beberapa ahli telah memicu perang saudara skala kecil.

Henry mengeluarkan pengumuman tersebut beberapa jam setelah para pejabat, termasuk para pemimpin negara-negara di kawasan Karibia dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, bertemu di Jamaika untuk membahas solusi mendesak untuk krisis Haiti. Mereka sepakat untuk menciptakan dewan transisi.

"Pemerintahan yang saya pimpin tidak bisa tetap tak peka menghadapi situasi ini. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk negara kita," kata Henry melalui sebuah video.

"Pemerintahan yang saya pimpin akan mundur segera setelah dewan terbentuk."

Henry tak dapat masuk ke Haiti karena aksi kekerasan memaksa bandara internasional utama ditutup.

Ia tiba di Puerto Rico seminggu lalu setelah dicegah mendarat di Republik Dominika, yang mengatakan ia tidak punya rencana penerbangan yang diperlukan.

Dominika juga menutup ruang udara untuk penerbangan ke dan dari Haiti.

Belum jelas siapa yang akan memimpin Haiti keluar dari krisis ini, di mana kelompok-kelompok bersenjata membakar kantor polisi, menyerang bandara utama, dan menyerbu dua penjara terbesar di negara tersebut dan membebaskan lebih dari 4.000 narapidana.

Banyak yang tewas, dan lebih dari 15.000 orang kehilangan tempat tinggal setelah melarikan diri dari lingkungan yang diserbu oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Persediaan makanan dan air menipis karena toko-toko yang menjual barang-barang tersebut kepada warga miskin kehabisan stok.

Pelabuhan utama di Port-au-Prince tetap ditutup, menyebabkan puluhan kontainer dengan persediaan penting, terdampar.

Pertemuan mendesak di Jamaika digelar oleh Caricom, blok perdagangan regional yang selama berbulan-bulan mendesak pembentukan pemerintahan transisi di Haiti di tengah aksi protes yang menuntut pengunduran diri Henry.

Presiden Guyana Irfaan Ali mengatakan dewan transisi akan memiliki tujuh anggota yang dapat memberikan suara dan dua anggota tanpa hak suara.

Mereka yang memberikan suara termasuk partai Pitit Desalin, yang dipimpin oleh mantan senator dan calon presiden Moïse Jean-Charles, yang kini menjadi sekutu Guy Philippe, mantan pemimpin pemberontak yang memimpin kudeta pada 2004 dan baru-baru ini dibebaskan dari penjara AS setelah mengaku bersalah atas pencucian uang.

Baca Juga: Penyebab Anarki Merajalela di Haiti: Pemimpin Pelihara Geng hingga Tumbuh Lebih Kuat dari Pemerintah

Hak suara juga akan dimiliki partai EDE yang dipimpin mantan perdana menteri Charles Joseph; partai Fanmi Lavalas; koalisi 21 Desember yang dipimpin oleh Henry; kelompok Montana Accord; dan anggota sektor swasta.

Sebelum membagikan rincian dewan transisi yang diusulkan, Ali mengatakan, "Saya ingin berhenti sejenak dan berterima kasih kepada Perdana Menteri Henry atas pelayanannya kepada Haiti."

Henry menjabat dalam satu masa jabatan terpanjang sebagai perdana menteri sejak konstitusi Haiti tahun 1987 disetujui, sebuah prestasi mengejutkan untuk negara yang politiknya tidak stabil dengan pergantian perdana menteri yang konstan.