Otoritas Palestina Tuntut Israel Biayai Rekonstruksi Jalur Gaza Usai Penghancuran Total

RAMALLAH, KOMPAS.TV - Pemerintah Otoritas Palestina hari Selasa (27/2/2024) menuntut Israel membiayai rekonstruksi Jalur Gaza dan menunjukkan komitmen yang lebih kuat terhadap solusi dua negara.

"Israel harus bertanggung jawab atas kehancuran dan korban di Jalur Gaza serta turut bertanggung jawab dalam proses rekonstruksinya," ujar Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh dalam pertemuan dengan Menteri Negara Jepang untuk Urusan Luar Negeri, Tsuji Kiyoto, di Ramallah.

Pemerintahan Shtayyeh akan berfungsi sebagai pemerintahan sementara hingga terbentuknya pemerintahan baru setelah pengunduran dirinya pada hari Senin.

Shtayyeh juga mengutuk tindakan Israel, menyebutnya sebagai negara yang "melakukan kekejaman berat terhadap rakyat Palestina, memperkuat paham apartheid, dan berperilaku seolah-olah terbebas dari konsekuensi hukum."

Ia menekankan "prioritas utama saat ini adalah menghentikan agresi terhadap rakyat di Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem, serta membuka lebih banyak lintasan ke Jalur Gaza untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mendesak."

Shtayyeh juga mendukung "upaya lebih lanjut untuk melestarikan solusi dua negara dan menerapkannya secara nyata dengan mengakhiri pendudukan dan mengakui negara Palestina dalam batas-batas tahun 1967 dengan ibu kota di Yerusalem."

Israel melancarkan serangan mematikan ke Jalur Gaza setelah serangan pada 7 Oktober oleh kelompok Palestina, Hamas, yang menewaskan hampir 30.000 orang dan menyebabkan kerusakan masif serta kelangkaan kebutuhan pokok, sementara hampir 1.200 warga Israel diperkirakan tewas.

Baca Juga: Pemerintahan Baru Palestina di Tepi Barat dan Dampaknya pada Perang di Gaza menurut Media Barat

Perdana Menteri Otoritas Palestina mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (26/2/2024). Langkah ini dianggap sebagai langkah awal dalam proses reformasi yang didorong oleh Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari rencana ambisiusnya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Meskipun demikian, media Barat menilai bahwa pengunduran diri ini hanya memberikan sedikit bantuan dalam mengatasi kurangnya legitimasi yang telah berlangsung lama di antara rakyat Palestina atau mengatasi hubungan yang tegang dengan Israel.

Kedua hal tersebut menjadi hambatan besar bagi rencana AS yang meminta Otoritas Palestina, yang mengelola sebagian dari Tepi Barat yang diduduki Israel, untuk mengurus Gaza pasca perang sebagai langkah menuju kemerdekaan Palestina.

Pada awalnya dianggap bahwa perang di Gaza berakhir dengan kekalahan kelompok perlawanan Hamas, yang merupakan tujuan Israel dan AS.

Namun, tujuan ini tampaknya sulit dicapai setelah hampir lima bulan sejak awal perang yang mematikan itu, menewaskan hampir 30.000 warga Palestina dan mendorong wilayah tersebut ke ambang kelaparan.

Dampak perang Israel telah memaksa 85% penduduk Gaza menjadi pengungsi internal di tengah kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60% infrastruktur enklaf tersebut rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan interim pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bantuan kemanusiaan disediakan kepada warga sipil di Gaza.