Amerika Serikat Usulkan Rancangan Resolusi Tandingan DK PBB untuk Gencatan Senjata Sementara di Gaza

NEW YORK, KOMPAS.TV - Amerika Serikat (AS) mengajukan rancangan resolusi tandingan di Dewan Keamanan PBB yang bertujuan mendukung gencatan senjata sementara di Gaza, Selasa (20/2/2024). Langkah ini diambil setelah AS menolak usulan resolusi dari negara-negara Arab lewat Aljazair, yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di wilayah konflik tersebut.

Rancangan resolusi AS yang diperoleh pada Senin (19/2/2024) melalui Associated Press menekankan gencatan senjata sementara "secepat mungkin" harus disertai dengan pembebasan semua sandera yang diambil dari Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain itu, rancangan ini menyerukan pengangkatan semua pembatasan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan.

Dalam rancangan resolusi AS, disebutkan, kedua tindakan tersebut "akan membantu menciptakan kondisi bagi penghentian permusuhan yang berkelanjutan," sesuai dengan resolusi yang diadopsi oleh dewan pada 22 Desember.

Rancangan tersebut juga menyatakan rencana Israel untuk melakukan serangan darat besar-besaran ke Rafah, kota di selatan Gaza, tempat 1,5 juta warga Palestina mencari perlindungan, "tidak seharusnya dilanjutkan dalam keadaan saat ini."

Peringatan juga disampaikan bahwa pengungsian lebih lanjut warga sipil, "termasuk mungkin ke negara tetangga," merujuk kepada Mesir, akan memiliki dampak serius terhadap perdamaian dan keamanan regional.

Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Besok Voting Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, AS Bersumpah Akan Memveto

Rancangan resolusi baru yang diajukan oleh AS ke Dewan Keamanan PBB mencakup beberapa bahasa paling tegas yang pernah dikeluarkan oleh Washington, meminta gencatan senjata sementara dan menyatakan bahwa serangan Israel terhadap Rafah dalam keadaan saat ini akan memiliki "implikasi serius" untuk keamanan regional.

"Langkah AS ini signifikan karena Israel tidak ingin kata 'gencatan senjata' ada dalam resolusi apa pun, dan sekarang Amerika Serikat yang mengusulkannya," kata koresponden diplomatik Al Jazeera James Bays, melaporkan dari markas besar PBB di New York City.

"Tentu saja, negara-negara lain ingin kata 'gencatan senjata segera' dan ingin Dewan Keamanan mengaturnya, jadi mungkin tidak sejauh yang diinginkan beberapa anggota dewan lainnya," tambah Bays.

"Yang kedua, dalam resolusi ini, yang saya pikir sangat signifikan adalah AS mengeluarkan peringatan kepada Israel untuk tidak meluncurkan serangan darat ke Rafah."

Diperkirakan bahwa Dewan Keamanan akan melakukan pemungutan suara pada Selasa pagi (20/2/2024) mengenai usulan resolusi dari negara-negara Arab yang disebarkan oleh Aljazair, yang mewakili 22 negara Arab di lembaga PBB yang paling berpengaruh.

Selain menuntut gencatan senjata, rancangan terakhir dari Aljazair, yang diperoleh oleh AP, juga menekankan pembebasan segera semua sandera dan mengulangi tuntutan agar Israel dan Hamas "mematuhi dengan seksama" hukum internasional, terutama perlindungan terhadap warga sipil, serta menolak pengusiran paksa warga sipil Palestina.

Baca Juga: Israel Akan Batasi Akses Warga Palestina ke Masjid Al Aqsa selama Ramadan dan Ancam Serang Rafah

Seorang Duta Besar AS di PBB, Robert Wood, mengatakan kepada beberapa wartawan pada Senin bahwa draf Aljazair bukanlah "mekanisme efektif untuk mencoba melakukan tiga hal yang ingin kita lihat terjadi - yaitu mengeluarkan sandera, lebih banyak bantuan masuk, dan jeda yang panjang dalam konflik ini."

Dengan draf AS, "apa yang kita lihat adalah opsi lain yang mungkin, dan kita akan membahas ini dengan teman-teman ke depannya," kata Wood. "Saya rasa Anda tidak bisa mengharapkan sesuatu terjadi besok."

Negara-negara Arab, didukung oleh banyak dari 193 negara anggota PBB, telah menuntut gencatan senjata selama berbulan-bulan seiring intensifikasi serangan militer Israel sebagai respons terhadap serangan Hamas, dengan jumlah warga Palestina yang tewas kini melebihi 29.000 jiwa, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

Ketua Kelompok Arab bulan ini, Duta Besar Tunisia untuk PBB Tarek Ladeb mengatakan kepada wartawan PBB pada hari Rabu lalu bahwa 1,5 juta warga Palestina yang mencari perlindungan di kota selatan Gaza, Rafah, menghadapi "skenario bencana" jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melanjutkan dengan evakuasi dan serangan militer potensial di wilayah yang berbatasan dengan Mesir.

Netanyahu telah memerintahkan militer untuk menyusun rencana evakuasi Rafah, tetapi Israel belum mengumumkan rencana atau jadwal waktu. Rancangan resolusi Aljazair juga menyatakan "kekhawatiran serius atas situasi kemanusiaan yang buruk dan mendesak" di Gaza dan mengulangi seruan dewan untuk akses kemanusiaan yang tidak terhalang di seluruh wilayah, di mana pejabat PBB mengatakan seperempat dari populasi 2,3 juta orang menghadapi kelaparan.