AS Janji Veto Resolusi Gencatan Senjata PBB meski Terus Serukan Perdamaian di Gaza, Hipokrit?

NEW YORK, KOMPAS.TV - Amerika Serikat (AS) berjanji memveto resolusi gencatan senjata PBB, meski terus menyerukan perdamaian di Gaza.

Sebelumya, salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, Aljazair akan memasukkan draft resolusi gencatan senjata.

Anggota kelompok Arab pun mengungkapkan akan memberikan dukungan yang besar pada resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas.

Baca Juga: Israel Semakin Kehilangan Pendukung, Menteri Negara G7 Dukung Pembentukan Negara Palestina

Meski begitu, AS menegaskan bakal kembali memveto resolusi gencatan senjata yang diajukan ke DK PBB.

“Amerika Serikat tak akan mendukung aksi dari draf resolusi ini. Jika akhirnya diambil pemungutan suara saat dimasukkan, maka itu tak akan diadopsi,” ujar Duta Besar PBB untuk AS Linda Thomas-Greenfield, Sabtu (17/2/2024) dikutip dari Al-Jazeera.

Sebelumnya AS juga telah beberapa kali menggunakan veto untuk menghadang upaya gencatan senjata di Gaza.

AS diketahui merupakan pendukung Israel, dan kerap menegaskan negara Zionis itu memiliki hak untuk membela diri.

Hal itu terkait serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu, yang dibalas negara Zionis tersebut dengan bombardir dan serangan darat besar-besaran ke Gaza.

Kementerian Kesehatan Gaza mengungkapkan, korban tewas karena serangan Israel membuat lebih dari 28.000 orang tewas, dan kebanyakan warga sipil, perempuan dan anak-anak.

Pernyataan Dubes AS untuk PBB tersebut menjadi terkesan hipokrit, mengingat AS terus menekankan pentingnya Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza.

Selain itu, juga untuk mengizinkan dibukanya koridor kemanusiaan agar bantuan bisa masuk ke Gaza.

Baca Juga: Arab Saudi Makin Kesal ke Israel: Keamanan Timur Tengah Bisa Terjadi jika Negara Palestina Terbentuk

Pemerintahan Joe Biden juga mengungkapkan pentingnya agar negara Palestina diakui.

Meski begitu, Israel terus menegaskan tak akan menghentikan serangan ke Gaza, yang saat ini sudah mencapai Rafah, wilayah yang diisi lebih dari setengah penduduk Gaza yang dipindahkan secara paksa.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu bahkan menolak untuk mengakui negara Palestina.