Jika Prabowo Resmi Jadi Presiden Indonesia, Ini Artinya bagi Hubungan dengan Australia

CANBERRA, KOMPAS.TV - Kemungkinan besar terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia dipastikan berdampak pada hubungan Indonesia-Australia.

Prabowo saat ini masih unggul dari lawan-lawannya, baik dari quick count dan juga penghitungan yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Media Australia ABC News, Sabtu (17/2/2024), menegaskan kebijakan luar negeri Indonesia diyakini tak akan berubah saat Prabowo mengambil alih kepemimpinan.

Baca Juga: Arah Kebijakan Prabowo Terkait Laut China Selatan Disorot Media Asing

Hal itu berarti tak akan ada perubahan dalam hubungan Indonesia dengan Australia.

Namun, pengamat Australia memperingatkan bahwa kepribadian Prabowo serta masa lalunya yang dipertanyakan dapat menyebabkan “sakit kepala” bagi Canberra.

Profesor Hubungan Internasional dan Politik Komperatif Universitas Sydney, Justin Hastings mengatakan masuknya unsur-unsur penting pemerintahan Jokowi ke dalam tim Prabowo menunjukkan bahwa ia setidaknya menjanjikan “kelanjutan”.

“Mengingat ia saat ini juga menteri pertahanan, apa yang dilakukan Indonesia dari bidang pertahanan kemunginan besar akan terus dilakukan setelah Prabowo menjadi presiden,” tuturnya.

“Artinya Australia adalah kita melihat seorang presiden yang secara umum akan mengikuti kontur kebijakan luar negeri Indonesia yang sudah ada, khususnya non-blok,” kata Hastings.

Ia pun mengatakan, secara khusus Prabowo akan menjadi presiden pro-Indonesia, yang bisa dikatakan tak secara khusus pro atau anti AS, Australia atau China.

“Tetapi saya pikir kita akan melihat kelanjutan dari apa yang sebelumnya kita perhatikan, hubungan baik secara umum (dengan ketiganya),” kata Hastings.

Meski begitu, ia melihat prospek Australia dan Indonesia meningkatkan kesepakatan pertahanan akan positif di bawah Prabowo.

Baca Juga: Fakta Pergeseran Sikap dan Menghilangnya Dukungan Sekutu-sekutu Israel terhadap Perang di Gaza

Apalagi, ia melihat sang calon presiden tidak begitu kritis terhadap Aukus, jika dibandingkan pemimpin Asia Tenggara lainnya.

“Dan meski saya pikir ia memiliki ketertarikan dengan sistem China di masa lalu, namun ia jelas bukan pro-China hingga tahap ia akan memberikan konsesi kepada China,” tutur Hastings.

“Sementara saat Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan, kita melihat Indonesia bergerak cepat meningkatkan postur pertahanannya di Kepulauan Natuna, sebagian karena mereka kheawatir China akan mengajukan klaim atas perairan itu,” ujarnya.