Arab Saudi: Tidak Ada Hubungan Diplomatik dengan Israel Tanpa Berdirinya Negara Palestina

RIYADH, KOMPAS.TV - Arab Saudi menegaskan tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel tanpa berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Demikian dilaporkan oleh kantor berita Arab Saudi, SPA, yang mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri, Rabu (7/2/2024).

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi disebut telah menjelaskan kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) tentang posisi Riyadh tersebut. 

"Tidak akan ada hubungan diplomatik dengan Israel kecuali jika negara Palestina yang independen diakui dengan batas 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, serta agresi Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel mundur dari Jalur Gaza," bunyi pernyataan tersebut, dikutip dari Arab News.

Riyadh juga mengulangi seruannya kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui negara Palestina, "untuk segera mengakui negara Palestina dengan batas 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sehingga rakyat Palestina dapat memperoleh hak-hak sah mereka dan agar tercapai perdamaian yang komprehensif dan adil untuk semua."

Israel menduduki Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza, wilayah yang diinginkan oleh Palestina untuk negara masa depan mereka, dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menghabiskan sebagian besar tahun lalu mendorong kesepakatan potensial yang bersejarah di mana Arab Saudi akan mengakui Israel, sebagai imbalan atas jaminan pertahanan AS, dan bantuan dalam mendirikan program nuklir sipil.

Baca Juga: PM Qatar Sebut Hamas Beri Respons Positif Proposal Gencatan Senjata dengan Israel

Israel mengambil alih Yerusalem Timur dalam langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional dan menganggap seluruh kota Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Saat ini ada lebih dari 500.000 warga Israel yang tinggal di permukiman-permukiman ilegal khusus Yahudi di Tepi Barat, wilayah Palestina yang berada di bawah pendudukan.

Israel menarik tentara dan penduduknya dari Gaza pada 2005 tetapi bersama dengan Mesir memberlakukan blokade di wilayah tersebut ketika Hamas merebut kekuasaan dua tahun kemudian.

Meski telah menarik mundur pasukannya dari Gaza, Israel tetap mengendalikan laut, darat, dan udara Gaza.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memimpin pemerintahan yang sangat menentang kemerdekaan negara Palestina.

Ia mengatakan Israel akan mempertahankan kendali keamanan tanpa batas waktu atas Gaza bahkan setelah "perang melawan Hamas" selesai.

Pernyataan Arab Saudi juga menuntut "agresi Israel terhadap Jalur Gaza dihentikan dan semua pasukan pendudukan Israel mundur dari Jalur Gaza."

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken saat ini sedang melakukan tur regional untuk membahas situasi di Gaza dengan sekutu-sekutunya. Ia tiba di Israel, Rabu, setelah mengunjungi Mesir dan Qatar pada Selasa (6/2/2024).