Sejalan Dengan Indonesia, Malaysia Minta PBB Menerima Palestina Sebagai Anggota Penuh yang Berdaulat

ANKARA, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim hari Rabu (24/1/2024) di Kuala Lumpur menyatakan negaranya telah menyampaikan keinginan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PM Anwar Ibrahim menegaskan negaranya tetap memegang sikap prinsip bahwa Palestina berhak membentuk negara merdeka dan berdaulat berdasarkan garis batas sebelum tahun 1967, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Dalam sebuah pernyataan, Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa pesan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres oleh Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, seperti laporan Anadolu.

"Alhamdulillah, keinginan rakyat dan kepemimpinan Malaysia agar Palestina diterima sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan seruan untuk gencatan senjata secara pribadi disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kepada Sekretaris Jenderal PBB di New York pada 23 Januari 2024," kata Ibrahim dalam pernyataan yang diposting di X.

Ia menambahkan pesannya disampaikan sejalan dengan pernyataan terbaru Sekjen PBB dalam KTT Gerakan Non-Blok di Kampala, Uganda, yang menyatakan bahwa hak rakyat Palestina untuk membangun negara merdeka tidak dapat diabaikan.

"Damai dan ketenangan hanya dapat dicapai dan dipertahankan jika hak-hak yang sebenarnya dikembalikan kepada yang berhak," papar Perdana Menteri Malaysia.

"Jika penindasan, kekerasan, pelanggaran hak, dan kebijakan aparteid dibiarkan menyebar, tidak akan ada akhir yang aman dalam hidup. Pasti suatu hari, sekarang atau di masa depan, mereka yang tertindas dan ditolak segala haknya akan bangkit melawan ketidakadilan seperti itu," kata Anwar.

Minggu lalu, PM Anwar Ibrahim dan menteri-menteri kabinetnya menandatangani kartu pos khusus yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, mendesak badan dunia untuk mengakui kebangsaan Palestina.

Sebelumnya, pemerintahan bersatu yang dipimpin oleh Anwar juga melarang panggilan pelabuhan atau sandar oleh kapal berbendera Israel di Malaysia.

Adapun Indonesia di sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa (23/1) waktu New York melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menyuarakan salah satu kecaman dan tuntutan terkuat dari Israel, salah satunya menuntut agar Palestina diakui sebagai anggota penuh PBB.

Baca Juga: Sidang Dewan Keamanan PBB Penuh Kecaman dan Tuntutan ke Israel, Indonesia Salah Satu Paling Kera

"Ini penting untuk memulai pekerjaan yang adil dan seimbang pada solusi dua negara dan menghentikan agresi brutal Israel." ungkap Menlu Retno Marsudi. 

Selain itu Indonesia menuntut penghentian aliran senjata ke Israel.

"Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh warga sipil tak bersalah." kata Menlu Retno.

Seperti diberitakan Kompas.tv sebelumnya, Israel telah mengebom Gaza sejak serangan lintas batas oleh Hamas, pada 7 Oktober 2023, menewaskan setidaknya 25.490 warga Palestina dan melukai 63.354 lainnya. Hampir 1.200 warga Israel diyakini juga tewas dalam peristiwa itu.

Serangan Israel telah menyebabkan 85% populasi Gaza mengungsi secara internal di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang akut, sementara 60% infrastruktur enklaf tersebut mengalami kerusakan atau hancur, menurut PBB.