Rusia Tolak Usulan AS untuk Lanjutkan Pembicaraan Kontrol Senjata Nuklir, Ini Alasannya

MOSKOW, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Rusia hari Kamis, (18/1/2024) menolak usulan Amerika Serikat untuk kembali berdialog mengenai kontrol senjata nuklir, dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan selama AS terus memberikan dukungan militer kepada Ukraina.

Dalam konferensi pers tahunannya, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menuduh Barat memperburuk risiko keamanan global dengan mendorong Ukraina meningkatkan serangan terhadap wilayah Rusia. Lavrov memperingatkan bahwa Moskow akan mencapai tujuannya dalam konflik tersebut, meskipun ada bantuan dari Barat kepada Kiev, sebagaimana dilaporkan oleh Associated Press pada Jumat (19/1/2024).

Lavrov menyatakan usulan AS untuk melanjutkan kontak mengenai kontrol senjata nuklir "tidak dapat diterima," dan menegaskan bahwa Moskow telah menyampaikan posisinya dalam surat diplomatik bulan lalu. Dia berpendapat agar pembicaraan semacam itu dilaksanakan, Washington perlu mempertimbangkan ulang kebijakan antagonisnya terhadap Rusia.

Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, menyatakan pada bulan Juni bahwa pemerintahan Biden siap untuk berbicara dengan Rusia tanpa syarat tentang kontrol senjata nuklir di masa depan.

Meskipun hubungan Rusia-AS sedang pada titik terendah sejak Perang Dingin, Sullivan menekankan, "tidak ada kepentingan bagi kedua negara kita untuk membuka persaingan dalam kekuatan nuklir strategis."

Lavrov menuduh bahwa dorongan AS untuk menghidupkan kembali pembicaraan nuklir didorong oleh keinginan untuk melanjutkan inspeksi situs senjata nuklir Rusia. Dia menggambarkan tuntutan AS tersebut sebagai "tidak sopan" dan sinis mengingat serangan Ukraina terhadap pangkalan pengebom nuklir Rusia selama konflik.

Dia mencemooh tawaran AS untuk melanjutkan dialog senjata nuklir, menyatakan bahwa Washington seolah-olah mengatakan, "kami telah menyatakan Anda sebagai musuh, tetapi kami siap untuk berbicara tentang bagaimana kita bisa melihat lagi gudang senjata nuklir strategis Anda, itu sesuatu yang berbeda."

Inspeksi saling menguntungkan dari situs senjata nuklir diatur oleh perjanjian New START, yang ditandatangani pada tahun 2010 oleh Barack Obama dan Dmitry Medvedev. Inspeksi dihentikan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19 dan tidak pernah dilanjutkan.

Baca Juga: Rusia Sukses Uji Coba Peluncuran Rudal Nuklir Terbaru Bulava dari Kapal Selam Nuklir Siluman

Pada Februari 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin menangguhkan partisipasi Moskow dalam perjanjian tersebut, dengan menyatakan bahwa Rusia tidak dapat mengizinkan inspeksi AS terhadap situs nuklirnya pada saat Washington dan sekutu NATO-nya secara terbuka menyatakan kekalahan Moskow di Ukraina sebagai tujuan mereka.

Rusia menekankan, bagaimanapun, mereka tidak sepenuhnya menarik diri dari perjanjian itu dan akan terus menghormati batasan senjata nuklir yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut.

New START, satu-satunya perjanjian kontrol senjata nuklir yang tersisa antara Rusia dan Amerika Serikat, membatasi masing-masing negara untuk tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir statis dan 700 rudal dan pengebom bergerak. Perjanjian ini akan berakhir tahun 2026, dan kurangnya dialog untuk mencapai perjanjian pengganti membuat para advokat pengendalian senjata khawatir.

"Dalam 'perang hibrida' yang dilancarkan Washington terhadap Rusia, kami tidak melihat dasar, bukan hanya untuk langkah-langkah bersama tambahan di bidang kontrol senjata dan pengurangan risiko strategis, tetapi untuk pembahasan masalah stabilitas strategis dengan AS," ujarnya. "Kami dengan tegas mengaitkan kemungkinan tersebut dengan Barat sepenuhnya menarik diri dari jalur jahatnya yang bertujuan merusak keamanan dan kepentingan Rusia."

Menurut Lavrov, dorongan Washington untuk memulai kembali pembicaraan tentang senjata nuklir berasal dari keinginan untuk "mencoba mengendalikan gudang senjata nuklir kami dan meminimalkan risiko nuklir bagi dirinya sendiri," tetapi dia menambahkan "risiko-risiko tersebut muncul sebagai hasil dari tekanan paksa terhadap negara kami."

Dia menuduh Barat menghalangi pembicaraan apa pun tentang mengakhiri konflik dan mendorong peningkatan serangan terhadap Rusia.

"Semangat dan pemberian senjata yang relevan menunjukkan bahwa Barat tidak menginginkan solusi konstruktif apa pun," kata Lavrov. "Barat mendorong eskalasi krisis Ukraina, dan itu menimbulkan risiko strategis baru."

Baca Juga: Moskow Ancam Cabut Larangan Uji Nuklir: jika AS Uji Coba Nuklir, Kami Siap Lakukan Hal yang Sama

Ditanya apakah ketegangan dengan Barat terkait Ukraina bisa berubah menjadi pertarungan seperti Krisis Rudal Kuba 1962, Lavrov dengan tegas memperingatkan agar tidak mendorong Ukraina untuk menyerang target di Rusia.

Dia secara khusus menuduh Inggris mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk memerintahkan serangan semacam itu, meskipun dia tidak menawarkan bukti untuk mendukung klaim tersebut.

"London benar-benar mendorong Zelenskyy untuk membom fasilitas apa pun di mana pun di Rusia," kata Lavrov.

Dia menegaskan Rusia akan mengejar apa yang disebutnya sebagai "operasi militer khusus" terlepas dari tekanan Barat.

"Kami akan konsisten dan gigih menekan tujuan operasi militer khusus, dan kami akan mencapainya," katanya. "Mereka tidak boleh berharap bahwa Rusia dapat dikalahkan dengan cara apa pun. Mereka di Barat yang bermimpi tentang itu gagal belajar dari pelajaran sejarah."

Dalam isu kebijakan luar negeri lainnya, Lavrov membicarakan secara panjang lebar tentang meningkatnya pengaruh Global Selatan dan berpendapat bahwa pengaruh Barat dalam urusan internasional semakin melemah.

Dia memuji hubungan Rusia-China, mengatakan bahwa hubungan mereka sedang mengalami "periode terbaik dalam sejarah" dan lebih kuat daripada aliansi militer konvensional.

Lavrov mengulangi panggilan Moskow untuk pembentukan negara Palestina yang independen, menggambarkannya sebagai satu-satunya cara untuk menjamin keamanan bagi Palestina dan Israel. Dia juga mengkritik serangan yang dipimpin oleh AS di Yaman, mengatakan bahwa "semakin banyak Amerika dan Inggris membom, semakin sedikit keinginan Houthi untuk berbicara."