YERUSALEM, KOMPAS.TV - Amerika Serikat (AS) dilaporkan tengah menggarap kesepakatan regional besar, bertujuan untuk menciptakan stabilitas jangka panjang sebagai bagian dari realitas pasca-perang usai konflik Gaza berakhir, Jumat (19/1/2024). Kesepakatan ini mencakup normalisasi Israel dan dunia Arab, pembebasan tawanan, dan pemerintahan baru di Gaza.
Media Israel Hayom, mengutip sumber Israel yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bocoran kemungkinan kesepakatan tersebut, "Selain mengakhiri ketegangan saat ini di Gaza, kesepakatan ini juga memvisualisasikan normalisasi antara Israel dan dunia Arab, pembebasan tawanan, dan pemerintahan baru di Gaza."
Kesepakatan ini tampaknya menjadi bagian dari apa yang disebut oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ketika ia mengatakan di Davos (Forum Ekonomi Dunia) pekan ini bahwa Israel perlu mengambil keputusan sulit, tulis surat kabar itu.
Surat kabar tersebut menyatakan bahwa kesepakatan ini masih dalam tahap awal dan tidak jelas sejauh mana sudah dirumuskan ke dalam teks atau rumus yang dapat mengakhiri perang dan menggantikannya dengan proses politik.
Tidak ada pihak yang secara resmi mengomentari laporan tersebut.
Berita ini muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis (18/1) mengatakan ia telah memberitahu AS tentang penolakannya terhadap pendirian negara Palestina sebagai bagian dari skenario pasca-perang apa pun - sebuah pertikaian yang dilaporkan antara kedua negara.
Sebelumnya pada Kamis, Financial Times seperti dikutip oleh Hayom melaporkan negara-negara Arab sedang merancang inisiatif untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan tawanan dari Gaza sebagai bagian dari rencana normalisasi lebih luas antara Arab Saudi dan Israel, jika Israel setuju untuk langkah-langkah menuju pendirian negara Palestina.
Baca Juga: Pertentangan Pejabat Puncak Israel Makin Terbuka soal Penanganan Perang Melawan Hamas di Gaza
Media Saudi Al-Hadath melaporkan dari sumbernya bahwa baru-baru ini ada pertemuan antara pejabat Israel, pejabat Amerika, dan pejabat Palestina tingkat tinggi.
Menurut laporan tersebut, pembahasan bertujuan untuk menentukan siapa yang akan memerintah Jalur Gaza setelah perang, dan mentransfer pengelolaan urusannya kepada Otoritas Palestina.
Financial Times juga melaporkan tentang inisiatif ini, menyatakan ini bagian dari rencana lebih luas, yang mungkin menawarkan normalisasi kepada Israel sebagai imbalan langkah-langkah untuk mendirikan negara Palestina.
Sumber : Anadolu / Hayom Israel
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.