Netanyahu Klaim Moralitas Israel Tak Tertandingi, Bantah Tuduhan Afsel di Mahkamah Internasional

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, hari Minggu (31/12/2023) menyatakan Israel memiliki dan menerapkan "moralitas" yang tak tertandingi dalam serangan ke Gaza, menepis tuduhan Afrika Selatan dalam pengaduan ke Mahkamah Internasional ICJ bahwa Israel melakukan genosida di Gaza.

Netanyahu menegaskan Israel menolak tuduhan Afrika Selatan bahwa negaranya melakukan tindakan "genosida" di wilayah Palestina, seperti yang dilaporkan oleh Anadolu pada Minggu 31 Desember 2023.

"Kita akan melanjutkan perang defensif kita, yang keadilan dan moralitasnya tak tertandingi," ucap Netanyahu dalam pertemuan Kabinet di Tel Aviv.

Komentarnya muncul setelah Afrika Selatan meluncurkan kasus pada 29 Desember di Mahkamah Internasional Keadilan (ICJ) terhadap Israel atas apa yang dikatakannya sebagai tindakan "genosida" di Gaza.

“Tidak, Afrika Selatan, bukan kita yang datang untuk melakukan genosida, itu Hamas,” kata Netanyahu, “Hamas akan membunuh kita semua jika bisa. Sebaliknya, IDF (tentara Israel) bertindak se-moral mungkin.”

Israel meluncurkan kampanye militer tanpa henti melawan Hamas di Jalur Gaza setelah kelompok bersenjata Palestina melakukan serangan di selatan Israel pada 7 Oktober. Serangan tersebut menewaskan sekitar 1.140 orang, menurut data Israel.

Ofensif Gaza yang sedang berlangsung oleh Israel telah menewaskan lebih dari 21.800 orang, menurut kementerian kesehatan di Gaza yang dikelola Hamas.

Afrika Selatan meminta Mahkamah Internasional pada 29 Desember untuk memberikan perintah mendesak menyatakan bahwa Israel melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Genosida 1948 dalam tindakan kerasnya terhadap kelompok Palestina Hamas di Gaza.

Baca Juga: Netanyahu Berterima Kasih ke AS atas Penjualan Senjata dan Amunisi Terbaru Serta Dukungan di DK PBB

ICJ, atau International Court of Justice , adalah tempat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan dalam tanggapannya bahwa gugatan tersebut "tanpa dasar".

Dalam gugatan Afrika Selatan, dituduh bahwa Israel melanggar kewajibannya di bawah perjanjian tersebut, yang dirumuskan setelah Holocaust, yang menjadikan kejahatan untuk mencoba menghancurkan suatu bangsa secara keseluruhan atau sebagian.

Mereka meminta pengadilan untuk mengeluarkan tindakan sementara, atau tindakan jangka pendek, yang memerintahkan Israel untuk menghentikan kampanye militernya di Gaza, yang mereka katakan "diperlukan dalam kasus ini untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina dari kerusakan lebih lanjut, serius, dan tak dapat diperbaiki."

Belum ada tanggal yang ditetapkan untuk persidangan. Meskipun ICJ di Den Haag dianggap sebagai pengadilan tertinggi PBB, keputusannya kadang diabaikan.

Menanggapi gugatan Afrika Selatan, Kementerian Luar Negeri Israel menyalahkan Hamas atas penderitaan warga Palestina di Jalur Gaza dengan menggunakan mereka sebagai perisai manusia dan mencuri bantuan kemanusiaan dari mereka, tuduhan yang dibantah oleh Hamas.

"Israel menjelaskan penduduk Jalur Gaza bukanlah musuh, dan sedang berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi bahaya bagi yang tidak terlibat," demikian pernyataan kementerian tersebut.

Baca Juga: Menteri Kabinet Perang Israel Tolak Konferensi Pers Bersama Netanyahu, Pucuk Zionis Benaran Pecah?

Palestina, yang kemerdekaannya dipertentangkan tetapi dianggap oleh pengadilan sebagai memiliki status "negara pengamat," mengatakan bahwa mereka menyambut baik gugatan Afrika Selatan.

"Mahkamah harus segera mengambil tindakan untuk melindungi rakyat Palestina dan meminta Israel, kekuasaan pendudukan, untuk menghentikan serangannya," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Palestina.

Pengajuan tuntutan pengadilan ini adalah langkah terbaru oleh Afrika Selatan, kritikus perang Israel, untuk meningkatkan tekanan setelah pada November para legislatornya memberikan suara mendukung penutupan kedutaan besar Israel di Pretoria dan menangguhkan hubungan diplomatik.

Dalam sebuah pernyataan dari Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional (Dirco) Afrika Selatan, pemerintah mengatakan permohonan terhadap Israel diajukan pada 29 Desember.

“Israel, sejak 7 Oktober 2023, khususnya, gagal mencegah genosida dan gagal menuntut orang yang secara langsung dan terang-terangan mendorong kepada genosida,” kata Dirco dalam sebuah pernyataan.

Afrika Selatan telah mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan di wilayah yang diduduki Israel selama beberapa dekade, menyamakan penderitaan Palestina dengan mayoritas hitam di Afrika Selatan selama era apartheid yang represif, suatu perbandingan yang dengan tegas ditolak oleh Israel.

Sebuah pengadilan yang berbeda di Den Haag, Pengadilan Pidana Internasional (ICC), secara terpisah sedang menyelidiki dugaan kekejaman di Gaza dan Tepi Barat, tetapi belum menetapkan tersangka.

Israel bukan anggota ICC dan menolak yurisdiksinya.