Malaysia Larang Kapal-Kapal Israel Berlabuh di Wilayahnya, Bukti Solidaritas dengan Palestina

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV – Malaysia melarang kapal-kapal berbendera Israel berlabuh di wilayah Malaysia. Keputusan yang bakal segera diberlakukan dalam waktu dekat ini diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur, Rabu (20/12/2023). 

Setiap kapal yang berlayar menuju Israel juga akan dilarang memuat kargo di seluruh pelabuhan Malaysia.

“Pembatasan ini merupakan respons atas aksi Israel yang mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dasar dan melanggar hukum internasional lewat pembantaian dan kekejian tak berkesudahan terhadap rakyat Palestina,” kata Anwar yang pula menjabat sebagai Menteri Keuangan Malaysia.

Baca Juga: Militer Yaman Berjanji Hancurkan Kapal Kargo ke Israel di Laut Merah, Bukti Solidaritas ke Gaza

Melansir Channel News Asia, Anwar menyatakan pemerintahnya meyakini keputusan itu tidak akan memengaruhi aktivitas perdagangan Malaysia.

Lebih lanjut, Anwar menyebut pemerintah Malaysia memutuskan memblokade perusahaan pelayaran ZIM yang berbasis di Israel untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia. Keputusan ini akan segera diberlakukan.

“Sebagai catatan, Kabinet mulai memberikan izin bagi kapal-kapal perusahaan ini untuk berlabuh di Malaysia pada 2002,” terangnya.

“Pada 2005, Kabinet saat itu memberi izin bagi kapal-kapal itu untuk mendarat di Malaysia. Namun, pemerintah saat ini telah memutuskan untuk mencabut seluruh keputusan Kabinet terdahulu,” imbuh Anwar.

Baca Juga: Tanker Milik Miliarder Israel Dilepas Usai Ditahan Pemberontak di Lepas Pantai Yaman

Malaysia merupakan pendukung kuat Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Anwar Ibrahim sendiri telah menolak tunduk pada tekanan Barat untuk memutuskan hubungan dengan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Pada Oktober 2023, lebih dari 16.000 orang, termasuk Anwar, ambil bagian dalam aksi demonstrasi mendukung Palestina di tengah serangan Israel ke Gaza, wilayah Palestina yang telah diduduki Israel sejak 1967 dan diblokade sejak 2007.

Pada akhir Oktober hingga awal November lalu, seluruh institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia juga menggelar Pekan Solidaritas Palestina untuk mengedukasi para siswa tentang nilai-nilai kemanusiaan termasuk hak asasi manusia dan kasih sayang.