Pemimpin Arab Tolak Pembentukan Pasukan Internasional di Gaza usai Perang Israel-Hamas, Ini Sebabnya

DOHA, KOMPAS.TV - Para pemimpin Arab menegaskan menolak pembentukan pasukan internasional di Gaza setelah perang Israel-Hamas usai.

Mereka menegaskan tak bisa menerima jika ada kekuatan asing yang ingin menduduki Gaza, dengan dalih menjaga keamanan rakyat Palestina.

Hal tersebut diungkapkan pada pertemuan regional Doha Forum di Qatar.

Baca Juga: Staf Biden Berdemo di Depan Gedung Putih, Tuntut Gencatan Senjata Segera di Palestina

Masalah Palestina menjadi agenda tertinggi pada pertemuan trersebut.

“Tidak ada dari wilayah ini yang akan menerimanya, menempatkan diri di tanah setelah tank Israel. Ini tidak bisa diterima,” kata Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dikutip dari The New Arab.

Ia juga menentang adanya kekuatan pasukan internasional di Gaza dalam kondisi apa pun.

“Kami seharusnya tak boleh merasa bahwa rakyat Palestina memerlukan semacam pelindung,” ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, Palestina diwakili oleh Otoritas Palestina, yang mengontrol Tepi Barat.

Tetapi di Gaza, yang memimpin di sana adalah Hamas.

Meski begitu, Perdana Menteri Palestina Mohammmed Shtayyeh menegaskan Hamas tak boleh dihancurkan.

“Mereka adalah bagian integral dalam mosaik politik Palestina,” ucapnya.

Namun, pemusnahan adalah yang dicari dalam perang saat ini oleh Israel, yang berdalih membalas serangan Hamas pada 7 Oktober yang disebut membunuh 1.200 orang.

Baca Juga: Trump sudah Punya Rencana Jinakkan Kim Jong-Un jika Jadi Presiden AS, Caranya Bikin Heboh

Serangan Israel ke Gaza dilaporkan telah membunuh lebih dari 18.400 orang, termasuk setidaknya 8.000 anak-anak.

Sementara itu, Perdana Menteri Yordania Bisher Khasawneh memperingatkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan untuk periode setelah perang, akan berarti adanya kondisi yang lebih buruk dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Ia berharap, perang ini menjadi panggilan untuk bangkit, khususnya karena konflik tersebut telah mengancam keresahan regional yang lebih luas.