Joe Biden Ngamuk DPR AS Setujui Investigasi yang Dapat Berujung pada Pemakzulannya

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengamuk setelah DPR AS menyetujui dilakukan investigasi terhadap dirinya dan keluarga yang dapat berujung pada pemakzulan.

Biden menuding DPR AS yang kini dikuasai Partai Republik, berusaha menyerangnya dengan kebohongan.

DPR AS pada Rabu (13/12/2023) mengesahkan penyelidikan pemakzulan Biden, dengan semua anggota parlemen dari Partai Republik mendukung proses bernuansa politis tersebut.

Meski begitu, ada kekhawatiran di antara anggota parlemen dari Partai Republik bahwa penyelidikan tersebut belum menghasilkan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan Biden.

Baca Juga: Belasan Jasad Anak dan Perempuan Palestina yang Dibantai Tentara Israel Ditemukan di Sekolah Gaza

Proses pemakzulan dilaporkan tetap didorong oleh DPR AS meski belum ada bukti kuat adanya pelanggaran.

Menanggapi upaya pemakzulan tersebut, Biden dalam pernyataannya mempertanyakan prioritas kubu Republik yang ingin agar dilakukan penyelidikan terhadapnya dan keluarga.

“Bukannya melakukan apa pun untuk membuat kehidupan rakyat Amerika lebih baik, mereka malah fokus untuk menyerang saya dengan kebohongan,” kata Biden setelah upaya penyelidikan itu disetujui di DPR AS, dikutip dari The Guardian.

“Ketimbang bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mendesak, mereka malah memilih menghabiskan waktu untuk upaya politik tak berdasar ini, yang bahkan Republikan di Kongres mengakui tak didukung dengan fakta,” tambahnya.

Diizinkannya investigasi selama berbulan-bulan memastikan bahwa penyelidikan pemakzulan akan berlanjut hingga 2024, ketika Biden akan mencalonkan diri kembali dan diyakini bakal berhadapan dengan Donald Trump.

Trump yang telah dua kali dimakzulkan selama menjabat sebagai Presiden AS, telah mendorong sekutu-sekutunya dari Partai Republik di Kongres, bergerak cepat untuk memakzulkan Biden.

Baca Juga: Reaksi Keras Ismail Haniyeh: Rencana Gaza Tanpa Hamas Pasca-Perang adalah Khayalan

Hal itu juga menjadi bagian dari seruannya yang lebih luas untuk melakukan pembalasan dendam terhadap musuh-musuh politiknya.

Keputusan mengadakan pemungutan suara untuk investigasi pemakzulan dilakukan setelah Ketua DPR Mike Johnson dan timnya menghadapi tekanan yang semakin besar terkait bisnis anggota keluarga Biden.

Partai Republik menuduh Biden dan keluarganya telah melakukan korupsi dan suap terkait bisnis mereka.

Meski investigasi terhadap mereka memunculkan pertanyaan-pertanyaan etis, tidak ada bukti yang menunjukkan Biden melakukan korupsi atau menerima suap baik saat menjabat sebagai presiden maupun saat masih menjadi wakil presiden.