Jika Negara Palestina Berdiri Tak Akan Miliki Kekuatan Militer, tapi Ini Gantinya

KAIRO, KOMPAS.TV - Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menegaskan jika negara Palestina berdiri di masa depan tak akan miliki kekuatan militer.

Tapi ia menegaskan hal itu akan digantikan dengan kehadiran keamanan internasional untuk sementara.

Hal tersebut diungkapkan El-Sisi, Jumat (24/11/2023), dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri (PM) Spanyol Pedro Sanchez, dan PM Belgia Alexander De Croo di Kairo.

Baca Juga: Kim Jong-Un Jemawa Berhasil Luncurkan Satelit Mata-mata, Sebut Korea Utara Era Baru Kekuatan Angkasa

“Kami katakan kami siap untuk negara ini di-demiliterisasi, dan juga akan ada garansi dari kekuatan militer, entah itu pasukan NATO, pasukan PBB, Arab atau pasukan Amerika, sampai kami mencapai keamanan bagi kedua negara, negara Palestina yang baru lahir dan Israel,” katanya dikutip dari Al-Jazeera.

Meski begitu El-Sisi mengatakan resolusi politik yang menyerukan negara Palestina berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya masih di luar jangkauan.

Negara-negara Arab sendiri menolak saran bahwa pasukan Arab dapat memberikan keamanan di Gaza, setelah operasi militer Israel untuk menghancurkan Hamas di tempat itu.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan pada pekan ini bahwa negara Arab tak ingin masuk ke Gaza, yang bisa berubah menjadi tanah tandus akibat serangan militer Israel.

“Dalam keadaan apa kita ingin pergi (ke sana), dan dipandang sebagai musuh dan dianggap datang untuk membereskan kekacauan Israel?” ujarnya.

Baca Juga: Wabah Pneumonia Misterius Jangkiti China, Rumah Sakit Dibanjiri Pasien Anak-anak

Saat ini perang antara tentara Israel dan Hamas di Gaza, ditangguhkan dengan gencatan senjata selama empat hari yang dimulai Jumat.

Ini pertama kalinya penangguhan peperangan terjadi pertama kali setelah tujuh pekan serangan Israel ke Gaza, yang berawal dari serbuan Hamas ke wilayah Israel.

Serangan balasan Israel ke Gaza sendiri lebih banyak menewaskan warga sipil ketimbang Hamas, dengan jumlah korban di wilayah itu mencapai lebih dari 15.000 orang.