Menhan Se-ASEAN Desak Setop Pertempuran dan Pembentukan Koridor Bantuan Gaza

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Pertahanan ASEAN setelah bertemu dengan delapan mitra menteri pertahanan hari Kamis (16/11/2023) mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi "kekhawatiran mendalam" atas korban sipil dalam konflik Israel-Hamas dan mendesak 'immediate truce' atau penghentian pertempuran serta pembentukan koridor kemanusiaan untuk mengirimkan bantuan seperti laporan Associated Press, Jumat, (17/11/2023).

Dalam pernyataan bersama mengenai konflik tersebut, para menteri pertahanan ASEAN juga menyuarakan dukungan dimulainya kembali perundingan damai untuk mencapai "solusi dua negara berdasarkan batas-batas sebelum tahun 1967."

"Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan dan kehilangan nyawa warga sipil yang tak bersalah, serta penghancuran infrastruktur sipil," kata pernyataan bersama itu.

Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertemuan di Jakarta, Indonesia, dengan delapan "mitra dialog," termasuk menteri pertahanan Amerika Serikat, China, dan Rusia.

Sebagai tambahan, sebuah pernyataan ketua yang terpisah dan dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan gencatan senjata kemanusiaan atau humanitarian truce yang segera, tahan lama, dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian pertikaian. Pernyataan ini juga mendesak kedua belah pihak untuk menghormati kesucian hidup dan properti.

Proteksi terhadap semua warga sipil, termasuk warga ASEAN, "harus menjadi prioritas utama pada masa konflik," dan semua sandera harus segera dan tanpa syarat dilepaskan.

Pernyataan tersebut juga mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memainkan peran lebih aktif dalam mencegah bencana kemanusiaan yang lebih luas.

"Kami mendorong segala upaya untuk segera menghentikan kekerasan di sana," kata Prabowo Subianto dalam konferensi pers. "Kami meminta semua negara yang memiliki kekuatan untuk menggunakan pengaruh mereka untuk segera menghentikan tindakan melawan orang-orang yang tidak bersalah, terhadap warga sipil yang tidak bersenjata, termasuk perempuan dan anak-anak."

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin, dan Jing Jianfeng, Wakil Kepala Staf Komisi Militer Pusat China, turut serta dalam pembicaraan dengan para menteri pertahanan ASEAN, meskipun tidak ada pertemuan terpisah di antara mereka.

Baca Juga: Pakar HAM PBB: Pelanggaran Serius Israel terhadap Rakyat Palestina Bukti Genosida Sedang Terjadi

Dalam praktiknya, istilah 'gencatan senjata' atau cease-fire tumpang tindih dengan istilah lain seperti 'penghentian permusuhan' atau cessation of hostilities, penghentian pertempuran atau 'truce', dan 'armistice'. 

Makna yang diterapkan dari semua istilah ini adalah untuk memberikan penangguhan permusuhan antara pihak yang berperang selama konflik bersenjata. 

Meskipun digunakan secara bergantian, istilah 'armistice', 'ceasefire', 'cessation of hostilities', dan 'truce' memiliki makna yang berbeda dalam hukum internasional. Dari istilah-istilah tersebut, truce dan armistice memiliki preseden yang lama berkaitan dengan konflik antar-negara.

'Truce' adalah simbol umum untuk penangguhan segera dalam permusuhan di medan perang untuk merawat orang yang tewas dan terluka, menyerah, atau memulai negosiasi, berdasarkan Pasal 32, Konvensi Den Haag 1907. 

Menurut Pasal 36 Konvensi Den Haag 1907, armistice artinya "menangguhkan operasi militer dengan kesepakatan bersama antara pihak yang berperang", dengan tujuan khusus untuk bernegosiasi mengenai perjanjian yang lebih permanen.

Fitur lain yang menentukan dalam nomenklatur adalah lamanya gencatan senjata yang dapat bersifat sementara atau permanen. 

Truce secara teratur bersifat awal dan, sebagai hasilnya, menjaga lingkup lokal yang memungkinkan komandan lapangan atau aktor lokal lainnya untuk menerapkannya untuk tujuan kemanusiaan seperti evakuasi warga sipil, atau pertukaran tawanan. 

Sedangkan, istilah seperti armistice dan penghentian permusuhan secara teratur merujuk pada pengaturan yang lebih permanen, yang terakhir merupakan iterasi yang kurang formal dari yang pertama.

Kelompok 10 negara ini termasuk Myanmar, namun menteri pertahanannya sekali lagi dilarang menghadiri pertemuan pekan ini karena pemerintah militer tidak mematuhi rencana perdamaian ASEAN lima poin yang disusun untuk meredakan krisis negara tersebut.

Menteri Pertahanan ASEAN sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dengan delapan mitra dialog mereka dalam bidang keamanan maritim, penanggulangan terorisme, bantuan kemanusiaan, pengelolaan bencana, dan operasi penjaga perdamaian.