Norwegia Desak Israel Salurkan Dana Pajak ke Otoritas Palestina

JAKARTA, KOMPAS.TV - Norwegia mendesak Israel menyalurkan seluruh transfer pajak kepada Otoritas Palestina (PA), karena dana pajak sangat penting untuk kesejahteraan penduduk Palestina.

Norwegia adalah ketua kelompok donor internasional untuk wilayah Palestina, yang dikenal sebagai Komite Penghubung Ad Hoc.

Norwegia juga bertindak fasilitator perundingan antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1992-1993 yang menghasilkan Perjanjian Oslo yang mengatur pemerintahan mandiri dan terbatas Palestina.

Baca Juga: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Boikot Produk Israel

"Kami menyeru Israel agar mempertahankan transfer yang disepakati atas penciptaan nilai Palestina, karena ini adalah pajak dan PPN serta sumber keuangan (pendapatan)," kata Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere di Oslo, seperti dikutip dari Antara, Selasa (14/11/2023). 

Ia menjelaskan, transfer pajak tersebut membantu memberikan layanan penting di Gaza dan Tepi Barat, sehingga jika Israel menahannya dan tidak menyalurkannya, akan berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan penduduk Palestina.

PM Norwegia tidak menyebut pasti berapa dana pajak Palestina yang ditahan Israel, tapi ia menyebut jumlahnya cukup besar. 

Baca Juga: Momen Joe Biden Bertemu Jokowi, Rangkul hingga Tawarkan Minum saat Tiba di Gedung Putih

“Norwegia sudah sangat jelas bahwa setiap perkembangan menuju kehancuran PA hanya akan menguntungkan kekuatan ekstremis di pihak Palestina,” ujarnya. 

Sebelumnya pada 2 November, Israel mengatakan akan melanjutkan transfer pendapatan pajak kepada Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Tetapi mereka akan menahan dana yang ditujukan untuk Gaza yang dikuasai Hamas, di mana Otoritas Palestina membantu membayarkan gaji sektor pemerintah dan membayar listrik untuk daerah tersebut.

Baca Juga: Jokowi Lepaskan Bantuan Kemanusiaan Seberat 51,5 Ton untuk Palestina | POP NEWS

Keputusan Israel diambil setelah perdebatan internal kabinet mengenai apakah akan melakukan transfer tersebut ketika Israel memerangi pejuang Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

Lalu pada 6 November, Otoritas Palestina mengatakan tidak akan menerima transfer bila hanya sebagian dari Israel.

Diperkirakan, sekitar 30 persen anggaran dibelanjakan di Gaza, di mana mereka juga membiayai program pengobatan dan bantuan sosial. Otoritas Palestina saat ini masih memiliki ribuan pegawai sipil Gaza dalam daftar gajinya.