Murka, Yordania Siagakan Pasukan di Perbatasan Israel, Buka Semua Opsi dan Kaji Ulang Perdamaian

AMMAN, KOMPAS.TV - Yordania menyatakan mereka membuka "semua opsi" untuk menanggapi kegagalan Israel membedakan target militer dan sipil dalam serangan udara dan invasi yang semakin intensif ke Jalur Gaza, Senin (6/11/2023).

Pasukan Yordania kini memperkuat posisi mereka di sepanjang perbatasannya dengan Israel, kata sumber keamanan. Sementara, Perdana Menteri Yordania Bisher al Khasawneh belum menjelaskan langkah konkret apa yang akan diambil Yordania, beberapa hari setelah mereka menarik duta besar mereka dari Israel sebagai protes atas serangan Israel di Gaza.

"Semua opsi ada di meja untuk Yordania dalam menangani agresi Israel terhadap Gaza dan dampaknya," kata Khasawneh, yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Israel tahun 1994, kepada media resmi Yordania seperti laporan Arab News, Selasa (7/11/2023).

Khasawneh mengatakan pengepungan Israel terhadap Gaza yang padat penduduk bukan lagi tindakan membela diri seperti yang mereka klaim. 

"Serangan Israel yang kejam tidak membedakan antara target sipil dan militer, dan meluas hingga ke tempat pengungsian, rumah sakit dan ambulans," katanya.

Israel membantah dengan sengaja menyasar sasaran sipil di daerah yang padat penduduk, dengan alasan Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, menggali terowongan di bawah rumah sakit, dan menggunakan ambulans untuk mengangkut para kombatannya.

Yordania memutuskan untuk meninjau serta mengkaji kembali hubungan ekonomi, keamanan, dan politiknya dengan Israel dan mungkin akan membekukan atau mencabut sebagian dari perjanjian perdamaian jika konflik Gaza semakin memburuk, demikian dilaporkan oleh diplomat yang akrab dengan pemikiran Yordania. 

Yordania pekan lalu juga mengumumkan duta besar Israel, yang hengkang dari Amman segera setelah serangan Hamas, tidak akan diizinkan kembali ke Yordania, efektif menjadikannya sebagai persona non grata.

Persona non grata adalah situasi di mana seorang diplomat, pejabat diplomatik atau konsuler sudah tidak dapat diterima atau tidak lagi diinginkan oleh pemerintah atau negara tuan rumah yang memberikan akreditasi padanya.

Baca Juga: Hamas Bantah Keras Tuduhan Israel Soal Terowongan dan Roket Dekat Rumah Sakit Indonesia di Gaza

Perang Israel-Hamas membangkitkan ketakutan lama di Yordania, yang menjadi tempat tinggal bagi sejumlah besar pengungsi Palestina dan keturunannya.

Mereka khawatir Israel akan mengusir warga Palestina secara massal dari Tepi Barat yang diduduki Israel, di mana serangan oleh pemukim Israel terhadap penduduk Palestina meningkat dan makin kejam sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Kekhawatiran ini semakin meningkat sejak pemerintahan sayap kanan nasionalis agama Israel, pemerintahan yang paling sayap kanan dalam sejarah, berkuasa tahun lalu, dengan beberapa tokoh keras yang mendukung "Opsi Yordania adalah Palestina".

Raja Yordania Abdullah II menyampaikan kekhawatiran ini selama pembicaraan dengan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Brussels. Abdullah II memperingatkan tentang kekerasan meluas di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang mayoritas dihuni oleh penduduk Arab jika serangan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina tidak ditekan, kata seorang sumber pejabat.