Israel Potong Dana untuk Gaza dari Transfer Hasil Pajak ke Otoritas Palestina

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Israel pada Kamis (2/11/2023) mengumumkan mereka akan melanjutkan transfer pendapatan pajak kepada Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki, tetapi akan menahan dana yang seharusnya dikirimkan ke Gaza yang dikuasai oleh Hamas, di mana Otoritas Palestina membantu membayar gaji sektor publik dan biaya listrik.

Setelah berdebat mengenai apakah transfer tersebut akan dilakukan sementara Israel berperang melawan kelompok Hamas di Gaza, Kabinet Israel mengumumkan mereka juga akan menahan dana yang biasanya untuk menutupi uang saku yang diberikan oleh Otoritas Palestina kepada kelompok militan Palestina dan keluarga mereka.

Melansir Straits Times, Jumat (3/11/2023), belum ada komentar dari Otoritas Palestina, yang sebelumnya menolak menerima transfer pajak yang dipotong. Otoritas Palestina diperkirakan menghabiskan sekitar 30 persen anggarannya di Gaza, di mana mereka juga membayar biaya obat-obatan dan program bantuan sosial.

Otoritas Palestina yang didukung oleh negara-negara Barat menjalankan pemerintahan otonom terbatas di Tepi Barat, tetapi tidak mengelola Gaza, yang dikuasai oleh rival mereka, Hamas, setelah perang saudara singkat pada tahun 2007.

Otoritas Palestina masih memiliki ribuan pegawai negeri sipil Gaza yang namanya tercantum di daftar gaji mereka.

Menurut perjanjian perdamaian sementara, Israel mengumpulkan pajak atas nama Palestina dan biasanya mentransfernya ke Otoritas Palestina setiap bulan dengan persetujuan menteri keuangan. Transfer terbaru ini seharusnya dibayarkan hingga akhir Oktober.

Baca Juga: Bendera Palestina Dilarang, Lahirlah Semangka sebagai Simbol Solidaritas dan Perlawanan

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menolak melepaskan dana tersebut. Alasannya, Otoritas Palestina mendukung "pembantaian mengerikan organisasi teror Nazi Hamas" setelah serangan mematikan kelompok tersebut pada 7 Oktober di Israel.

Dia menolak banding Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, yang meminta agar dana tersebut dibagikan untuk membantu mengembalikan stabilitas ke Tepi Barat yang rawan, di mana terjadi lonjakan kekerasan sejak serangan Hamas.

Pengumuman Kabinet Israel bahwa pendanaan untuk Gaza dan keluarga para milisi akan dikecualikan dari pengiriman dana ke Otoritas Palestina tampaknya adalah hasil kompromi antara tuntutan kedua menteri tersebut.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Gaza menghadapi "perang genosida dan pembantaian" dan menuntut penghentian segera serangan Israel dan pembebasan tahanan. Dia juga mengutuk pembunuhan warga sipil di kedua belah pihak.

Bersama dengan bantuan dari donor asing, dana pajak tersebut membentuk sebagian besar pendapatan publik Otoritas Palestina yang kekurangan dana, dan juga membantu membayar gaji pegawai negeri sipil dan layanan lainnya di Tepi Barat.

Tahun 2019, Palestina beberapa kali menolak uang pajak setelah Israel memotong jumlah tersebut karena dukungan Otoritas Palestina terhadap keluarga kelompok militan Palestina yang ditahan atau tewas.