Organisasi HAM Tuding Pemerintah Mesir Tangkap 73 Pendukung Capres Pesaing Petahana

KAIRO, KOMPAS.TV - Sebuah organisasi HAM Mesir, Selasa (26/9/2023), menuding aparat menahan setidaknya 73 relawan pendukung calon presiden (capres) penantang Presiden Abdel Fattah el-Sissi dalam pemilihan presiden Desember mendatang.

Inisiatif HAM Mesir untuk Hak Pribadi mengatakan mereka yang ditahan adalah relawan yang bekerja untuk capres yang juga kritikus, Ahmed Altantawy, seperti dilaporkan Associated Press, Selasa.

Puluhan orang itu dituduh bergabung dengan kelompok teroris, istilah yang digunakan pemerintah berkuasa di Mesir untuk menyebut Ikhwanul Muslimin, dan menyebarkan berita palsu.

Organisasi HAM tersebut mengatakan tujuh dari 73 orang itu masih ditahan hingga Senin (25/9/2023).

Ketua Otoritas Pemilihan Nasional Mesir Waleed Hamza, Senin, mengumumkan detail pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun depan, dengan pemilihan presiden akan berlangsung selama tiga hari pada Desember mendatang.

Hasil pemilihan presiden diperkirakan akan memihak petahana el-Sissi. Mantan menteri pertahanan ini telah memimpin Mesir sejak 2014 dan menghadapi kritik dari Barat terkait catatan HAM negaranya dan penindasan terhadap oposisi politik.

Altantawy, yang mengumumkan pencalonannya pada musim semi tahun ini, adalah bagian dari kelompok kecil politisi yang menantang el-Sissi.

Baca Juga: Mesir Gelar Pilpres Desember Mendatang, Presiden Petahana Diperkirakan Tetap Berkuasa hingga 2030

Altantawy, mantan anggota parlemen yang kembali ke Mesir dari Lebanon pada Mei lalu, mengatakan ingin memberikan alternatif demokratis kepada rakyat Mesir, selain pemerintahan el-Sissi. Ia menyebut perlakuan el-Sissi terhadap lawan politiknya tidak sah dan tidak adil.

Altantawy sebelumnya mengeluhkan badan keamanan Mesir mengganggu staf kampanye dan keluarganya. Ia juga mengeklaim pemerintah memata-matainya dengan teknologi canggih.

El-Sissi memimpin kudeta militer terhadap presiden Islamis yang terpilih pada 2013 di tengah aksi protes jalanan yang berlangsung selama satu tahun. Sejak itu, pemerintah melancarkan penindasan besar-besaran terhadap oposisi.

Ribuan pengkritik pemerintah dilaporkan telah dibungkam atau dipenjara, sebagian besar dari mereka adalah politisi berhaluan Ikhwanul Muslimin tetapi juga banyak aktivis sekuler terkemuka, termasuk beberapa di antaranya yang terlibat dalam pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan autokrat lama Hosni Mubarak.

El-Sissi pertama kali terpilih pada 2014 dan kemudian terpilih kembali pada 2018 untuk periode empat tahunan kedua.

Amendemen konstitusi, yang disetujui dalam referendum pada 2019, memperpanjang periode kedua pemerintahan el-Sissi selama dua tahun.

Selain itu, amendemen itu mengizinkannya kembali mencalonkan diri untuk ketiga kalinya, kali ini untuk periode enam tahun.

Capres-capres lain yang secara terbuka mencalonkan diri meliputi Abdel-Sanad Yamama, kepala partai Wafd, salah satu partai tertua Mesir; Gameela Ismail, kepala partai liberal Dostour, atau Konstitusi; dan Farid Zahran, kepala Partai Sosial Demokrat Mesir.