Lavrov: Rusia Siap Berunding soal Ukraina, tapi Tanpa Gencatan Senjata karena Pernah Dikibuli Kiev

NEW YORK, KOMPAS.TV - Rusia kembali menyatakan siap berunding soal Ukraina, tetapi tidak akan mempertimbangkan usulan gencatan senjata apa pun karena Moskow pernah dikibuli sebelumnya, demikian kata Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dalam konferensi pers usai sesi ke 78 Majelis Umum PBB.

"Kami bekerja dalam situasi nyata yang terus berkembang. Pada Maret dan April 2022, terjadi negosiasi, semuanya sudah diinisiasi. Tetapi dua hari kemudian, ada insiden di Bucha, karena, menurut saya, seseorang di London atau Washington tidak ingin perang ini berakhir," kata diplomat terkemuka itu dalam konferensi pers setelah sesi ke-78 Majelis Umum PBB seperti laporan TASS, Minggu, (24/9/2023).

"Itulah kenapa sekarang, ketika kami mendengar negosiasi, Putin memberikan komentarnya, dia mengatakannya dengan sangat jelas: ya, kita siap untuk negosiasi, tetapi kita tidak akan mempertimbangkan usulan gencatan senjata apa pun, karena kita sudah mempertimbangkannya sekali, tetapi Anda telah mengibuli kami," kata Lavrov.

Diplomat Rusia itu menunjukkan bahwa Barat melarang Kiev untuk bernegosiasi dengan Moskow, "Kami tidak hanya siap, kami setuju untuk bernegosiasi, kita mencapai kesepakatan pada April 2022. Dan setelah itu, sebagaimana saya pahami, Zelenskyy diberi tahu: karena mereka setuju begitu cepat, mari kita habiskan mereka," kata Lavrov.

Sebelumnya, Lavrov mengatakan semakin lama Kiev menunda negosiasi dengan Moskow, semakin sulit untuk bernegosiasi nantinya. Menurutnya, langkah pertama untuk kontak semacam itu haruslah pembatalan dekrit Zelenskyy yang melarang dialog dengan Moskow.

Adalah kepentingan global untuk mencegah terjadinya perang besar-besaran dan runtuhnya mekanisme kerja sama internasional, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

"Saat ini, manusia sekali lagi, seperti sebelumnya, berada di persimpangan jalan. Bergantung pada kita untuk menentukan bagaimana sejarah akan berkembang. Dalam kepentingan bersama kita untuk mencegah terjadinya perang besar-besaran serta runtuhnya mekanisme kerja sama internasional yang dibuat oleh generasi pendahulu kita," kata Lavrov selama Debat Umum PBB.

Baca Juga: Di Sidang PBB, Menlu Rusia Sebut Negara Barat sebagai Kaisar Kebohongan Berpikiran Neokolonial

Lavrov mengingatkan bahwa Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah memanggil sebelumnya untuk mengadakan "KTT masa depan" pada tahun 2024.

"Keberhasilan upaya ini hanya dapat dijamin dengan membentuk keseimbangan kepentingan yang adil di antara semua negara anggota sambil tetap menghormati sifat antarpemerintah Organisasi kita," kata menteri luar negeri Rusia tersebut. "Pada pertemuan pada 21 September, anggota 'Kelompok Teman Untuk Mempertahankan Piagam PBB' atau ‘Group of Friends in Defense of the UN Charter’ sepakat untuk memfasilitasi pencapaian hasil tersebut."

"Sesuai dengan apa yang dikatakan Guterres dalam konferensi pers sebelum sesi saat ini, 'Jika kita menginginkan masa depan perdamaian dan kemakmuran berdasarkan persamaan dan solidaritas, pemimpin punya tanggung jawab khusus untuk mencapai kompromi dalam merancang masa depan bersama kita untuk kebaikan bersama'. Ini adalah jawaban yang baik bagi mereka yang membagi dunia menjadi 'demokrasi' dan 'otokrasi' dan hanya menetapkan aturan neokolonial mereka pada semua orang," tutur menteri tersebut.