NEW YORK, KOMPAS.TV - Pemerintah Indonesia mengajukan dua langkah penyelesaian masalah pengungsi Rohingya, warga etnis minoritas di Myanmar, di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan komitmen politik merupakan keniscayaan dalam menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya.
“Nasib masyarakat Rohingya masih belum jelas. Situasi global dan kondisi domestik di Myanmar membuat isu ini semakin kompleks dan sulit. Komitmen politik yang kuat untuk menyelesaikan isu ini adalah niscaya," kata Menlu Retno.
Hal itu disampaikan pada pertemuan side event mengenai Rohingya bertajuk Have They Forgotten Us? Ensuring Continued Global Solidarity with the Rohingya of Myanmar di sela-sela High Level Week Sidang Majelis Umum PBB ke-78, Kamis (21/9/2023).
Retno menyebutkan dua langkah yang perlu dilakukan untuk membantu para pengungsi Rohingya.
Pertama, mendorong adanya solusi politik.
“Isu Rohingya adalah isu kemanusiaan, tapi sangat politis. Oleh karenanya, satu-satunya jalan keluar untuk Rohingya ini adalah melalui solusi politik," ujarnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri RI.
Retno menilai penyelesaian masalah Rohingya tidak dapat dipisahkan dari solusi krisis politik yang tengah berlangsung saat ini di Myanmar.
Baca Juga: Myanmar Terima Pengiriman Pertama Jet Tempur Canggih Su-30SME dari Rusia, Begini Kecanggihannya
Upaya dialog nasional yang inklusif yang didorong oleh ASEAN melalui 5 Point Consensus, kata Menlu, juga harus mencakup penyelesaian persoalan warga Rohingya.
Mengenai repatriasi pengungsi Rohingya, Retno mengatakan harus difasilitasi secara sukarela, aman, dan bermartabat.
Dia mengatakan ASEAN sebagai organisasi negara-negara Asia Tenggara, akan terus membantu dan tidak akan melupakan persoalan warga Rohingya.
Langkah kedua yang diajukan pemerintah Indonesia adalah memastikan tersedianya bantuan kemanusiaan.
Sumber : Kompas TV, Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.