Mahmoud Abbas di PBB: Apa Bahaya yang Ditimbulkan Jika Palestina Jadi Anggota Penuh PBB?

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyeru negara-negara yang belum mengakui Palestina, agar segera mendeklarasikan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka.

Hal itu disampaikan dalam Sidang Majelis Umum ke-78 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis (21/9/2023). Pada kesempatan yang sama, Abbas juga meminta agar Palestina diterima sebagai anggota penuh PBB, sebagaimana Israel.

"Apa bahaya yang ditimbulkan jika Negara Palestina memperoleh keanggotaan penuh dalam PBB?” tanya dia. 

Dikutip dari Antara, Palestina saat ini masih berstatus pengamat di PBB.

Untuk menjadi anggota penuh, suatu negara harus mematuhi prinsip Piagam PBB dan mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, yang memiliki lima anggota tetap, meliputi Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Rekomendasi Dewan Keamanan selanjutnya akan disampaikan kepada Majelis Umum untuk dipertimbangkan.

Baca Juga: Rumor Normalisasi Arab Saudi-Israel, Palestina Keluarkan Syarat Mencengangkan

Dari 193 negara anggota PBB, 138 negara sudah mengakui Negara Palestina.

Di Eropa, beberapa negara yang telah mengakui Palestina, antara lain Republik Ceko, Slovakia, Hongaria, Romania, Bulgaria, Polandia, dan Swedia.

Beberapa negara anggota G20 yang telah mengakui Palestina adalah Argentina, Brazil, China, India, Indonesia, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.

 

Sementara itu, AS dan sejumlah negara Eropa lain seperti Prancis, Jerman, dan Inggris belum mengakui Palestina sebagai negara, tetapi mengakui Israel.

"Saya tidak dapat memahami atau pun menerima bahwa beberapa negara, termasuk Amerika dan Eropa, enggan mengakui Palestina," kata Abbas.

Baca Juga: Biadab, Tentara Israel Tembak Pria Palestina dari Belakang, padahal Tak Bersenjata

"Negara-negara ini setiap hari menegaskan dukungan mereka terhadap solusi dua negara, tetapi mereka hanya mengakui salah satunya, yaitu Israel. Kenapa?" sambung dia.

Pemimpin Palestina itu juga mendesak Majelis Umum PBB agar menetapkan 15 Mei sebagai hari internasional peringatan Nakba untuk mengenang ratusan ribu warga Palestina yang terbunuh, terpaksa mengungsi, dan kehilangan rumah yang dihancurkan.