Saat Presiden Jokowi Dipuji Sekjen PBB Antonio Guterres, Ini yang Buat Terkesan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mendapat pujian  dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.

Pujian tersebut diungkapkan Guterres saat hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mengungkapkan pentingnya persatuan antara ASEAN dan PBB demi mewujudkan perdamaian dunia.

“Persatuan antara ASEAN dan PBB sangat esensial demi mewujudkan perdamaian dan menyelesaikan masalah krusial di kawasan seperti masalah Mayanmat,” katanya pada pertemuan itu dikutip dari Antara.

Baca Juga: Dunia Termasuk Indonesia Ramai Bicara tentang Global Selatan atau Global South, Ini Penjelasannya

Jokowi mengungkapkan bahwa Indonesia, sebagai Kepresidenan ASEAN,  mengungkapkan telah melihat dari dekat situasi global saat ini.

Ia juga menegaskan ASEAN berupaya menjalin dan melaksanakan kerja sama konkrit sebagai implementasi ASEAN Outlook di Indo-Pacific (AOIP), dengan harapan bisa menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan kawasan.

Menjawab pidato Jokowi, Guterres pun mengatakan ia sangat mengapresiasi Indonesia atas aktivitas diplomatik yang luar biasa.

Tak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga dunia secara keseluruhan.

Ia menggambarkan Indonesia sebagai partner khusus PBB yang memainkan peran krusial dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, antisipasi perubahan iklim dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Guterres kemudian mengemukakan Indonesia telah sukses menggelar pertemuan pemimpin G20 tahun lalu dan ASEAN tahun ini.

Baca Juga: Serangan Rudal Sasar Pasar di Ukraina Tewaskan 17 Orang, Jumlah Korban Jiwa Masih Bisa Bertambah

Selain itu juga menjadi negara contoh dalam implementasi keahlian diplomasi yang sejalan dengan prinsip yang ada di Piagam PBB.

"Saya ingin memberikan selamat kepada tuan Presiden atas kepemimpinan Anda yang luar biasa di ASEAN saat peiode ini,” katanya Guterres.

Ini menjadi kepemimpinan Indonesiadi ASEAN yang kelima.

Sebelumnya Indonesia sempat mengemban tugas tersebut pada 1976, 1996, 2003 dan 2011.