Polemik Pelarangan Abaya di Sekolah Prancis, Macron Klaim Penerapannya Tak Pandang Bulu

PARIS, KOMPAS.TV - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengeklaim tak akan pandang bulu dalam penerapan larangan abaya di sekolah-sekolah Prancis.

Hal tersebut diungkapkan sang presiden, Jumat (1/9/2023). Larangan penggunaan abaya di sekolah-sekolah Prancis bakal diterapkan pada tahun akademik mendatang.

Pelarangan abaya tersebut diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Prancis, dan merupakan satu dari sejumlah pembatasan pakaian yang diasosiasikan dengan muslim di negara itu.

Kebijakan itu ditentang dan dikritik oleh sejumlah anggota oposisi parlemen, termasuk Daniele Obono, yang menyebutnya kampanye Islamofobia baru.

Baca Juga: Raja Thailand Ampuni Eks PM Thaksin Shinawatra, Akhirnya Hanya Dipenjara Setahun

Berbicara dengan jurnalis setelah mengunjungi sekolah profesional di wilayah Vaucluse di selatan Prancis, Macron mendukung keputusan itu.

Ia menegaskan simbol keagamaan apa pun tak memiliki tempat di sekolah-sekolah Prancis, di bawah prinsip laicite negara tersebut, yang berarti sekulerisme.

“Sekolah di negara kami adalah sekuler, bebas dan wajib. Tapi mereka sekuler, karena kondisi ini yang memungkinkan adanya kewarganegaraan dan oleh sebab itu, simbol-simbol agama apa pun tak punya tempat di dalamnya,” katanya, dikutip dari CNN.

“Dan kami akan dengan gigih membela sekulerisme ini,” sambung sang presiden.

Macron menambahkan para guru dan kepala sekolah di Prancis tak akan sendiri saat menerapkan kebijakan tersebut.

Ia mengeklaim otoritas Prancis tak akan pandang bulu terhadap masalah ini.

“Di sekolah dan perguruan tinggi yang merupakan tempat paling sensitif, staf khusus akan dikirim bersama kepala sekolah dan guru untuk mendukung mereka,” katanya.

Macron menambahkan mereka akan terlibat dalam dialog yang diperlukan dengan keluarga dan siswa.

Baca Juga: Terobosan India, Segera Kirim Misi Pengamatan Matahari untuk Pertama Kalinya

Prancis telah melakukan sejumlah pelarangan kontroversial dan pembatasan terhadap pakaian yang diasosiakan dengan muslim, dalam beberapa tahun terakhir.

Hal tersebut sering memicu kemarahan negara-negara berpenduduk muslim dan badan-badan internasional.

Tahun lalu, anggota parlemen mendukung larangan mengenakan jilbab dan simbol agama yang mencolok lainnya dalam kompetisi olahraga.

Amandemen tersebut diusulkan oleh partai sayap kanan, Les Republicains, yang berpendapat hijab dapat membahayakan keselamatan atlet yang memakainya.