KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Malaysia mengamuk ke China atas ulah negara Xi Jinping yang mengeluarkan peta baru terkait klaim atas Laut China Selatan.
China telah mengeluarkan peta Laut China Selatan dan mengeklaim wilayah Malaysia di perairan tersebut sebagai milik mereka.
Malaysia pun pada Rabu (30/8/2023), menolak mengakui peta baru yang dikeluarkan oleh China tersebut.
China telah mengeklaim kedaulatan di hampir semua wilayah China Selatan, meski pengadilan internasional memutuskan klaim Beijing tersebut tak memiliki dasar hukum.
Baca Juga: PM Jepang Makan Ikan Mentah dari Perairan Fukushima, Tepis Kekhawatiran Limbah Nuklir
Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan yang menghasilkan triliunan dolar.
Malaysia, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam juga mengeklaim memiliki bagian wilayah di Laut China Selatan.
Sedangkan Amerika Serikat (AS) kerap mengirim kapal laut melewati kawasan perairan tersebut guna menegaskan kebebasan navigasi di perairan internasional.
China telah merilis peta standar pada pekan ini yang menyertakan klaimnya secara sepihak di Laut China Selatan.
Klaimnya itu tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia di lepas pantai negara bagian Sabah dan Serawak di Kalimantan.
“Malaysia tak mengakui klaim China di Laut China Selatan, sebagaimana dituangkan dalam ‘Peta Standar China Edisi 2023’ yang mencakup area kelautan Malaysia,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia dilansir dari The Straits Times.
Menggambarkan masalah Laut China Selatan kompleks dan sensitif, Malaysia mengatakan perselisihan ini harus ditangani secara damai dan rasional melalui dialog, berdasarkan hukum internasional.
Malaysia juga mengatakan mendukung pembuatan Kode Etik yang mencangkup sengketa maritim yang sedang dinegosiasikan oleh negara-negara Asia Tenggara.
Baca Juga: Terungkap, Pemimpin Kudeta Gabon Ternyata Sepupu Presiden Ali Bongo, Kini Jadi Pemimpin Baru
Kuala Lumpur memanggil utusan Beijing pada 2021 setelah kapal China memasuki ZEE-nya.
Malaysia mengatakan wilayah Laut China Selatan yang diklaimnya di utara pulau Kalimantan, termasuk lima fitur maritim di rangkaian pulau Spratly, berada dalam ZEE Malaysia.
Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan pengembangan pulau-pulau buatan dan melengkapi beberapa pulau dengan fasilitas militer dan landasan pacu.
Negara-negara Asia Tenggara lainnya juga menuduh kapal-kapal China mengganggu kapal penangkapan ikan mereka.
Sumber : The Straits Times
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.