Media Asing Soroti Terpilihnya Jakarta Jadi Kota Paling Berpolusi di Dunia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Terpilihnya DKI Jakarta sebagai kota paling berpolusi di dunia menjadi sorotan media asing. Jakarta terpilih sebagai kota paling berpolusi di dunia pada Rabu (9/8/2023), berdasarkan data dari Perusahaan teknologi kualitas udara Swiss, IQAir.

Jakarta diketahui secara konsisten berada di posisi ke-10 paling berpolusi secara global sejak Mei.

Media Singapura, Channel News Asia pun menyoroti hal tersebut.

Baca Juga: Kandidat Presiden Ekuador Ditembak Mati saat Kampanye, Geng Kriminal Diyakini Pelakunya

“Menurut IQAir, Jakarta yang memiliki populasi lebih dari 10 juta orang, memiliki level polusi udara paling tak sehat setiap hari,” tulis mereka, Rabu (9/8).

Channel News Asia juga mengungkapkan pernyataan dari warga Jakarta terkait buruknya kualitas udara di Ibu Kota Indonesia itu.

“Saya pikir situasi ini sangat mengkhawatirkan,” kata Rizky Putra, salah satu warga Jakarta dikutip dari Channel News Asia.

“Banyak anak yang sakit dengan keluhan yang sama dan gejala seperti batuk dan demam,” tambahnya.

Menurut Channel News Asia, warga Jakarta sudah sejak lama mengeluhkan buruknya polusi udara dari kemacetan parah, asap industri dan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

Media itu menuliskan beberapa dari warga tersebut telah meluncurkan memenangkan gugatan perdata pada 2021, yang menuntut pemerintah mengambil tindakan untuk mengendalikan polusi udara.

Baca Juga: Heboh Kasus Pelecehan Seksual Miss Universe Indonesia, Media Asing Ikut Menyoroti

Channel News Asia juga mengungkapkan pernyataan pendiri aplikasi kualitas udara, Nafas Indonesia, yang mengatakan level polusi terus memburuk.

Sementara itu, Voice of America (VOA), mengungkapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan salah satu solusi agar masalah polusi ini teratasi dengan memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara.

Nusantara adalah calon Ibu Kota Baru Indonesia yang tengah dibangun di Kalimantan.

Nusantara akan ditetapkan sebagai Ibu Kota Indonesia pada tahun depan, dan sekitar 16.000 PNS, militer dan polisi akan dipindahkan ke sana.