NIAMEY, KOMPAS.TV - Dua organisasi antarpemerintahan regional, Uni Eropa dan Uni Afrika mendesak militer Niger membatalkan kudeta dan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah yang sah.
Niger, negara di Afrika Barat, mengalami kudeta usai komandan paspampres, Jenderal Abdourahamane Tchiani, menahan Presiden Mohamed Bazoum dan mendeklarasikan pemerintahan sementara.
Menanggapi kudeta ini, Uni Eropa pun membekukan dukungan finansialnya untuk Niger. Uni Eropa mengalokasikan 503 juta euro untuk Niger bagi pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan di negara itu pada 2021-2024.
Baca Juga: Pemimpin Kudeta Militer Niger Klaim Jadi Kepala Negara, Bos Wagner Langsung Beri Dukungan
"Selain pembekuan langsung bantuan finansial, semua kerja sama di bidang keamanan dibekukan langsung hingga waktu yang tidak ditentukan," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dikutip Al Jazeera, Sabtu (29/7/2023).
Borrell juga menegaskan bahwa Uni Eropa mengakui Bazoum sebagai "satu-satunya presiden sah Niger." Borrell menambahkan, pihaknya siap mendukung kebijakan yang akan ditempuh blok regional Afrika Barat sehubungan kudeta ini.
Di lain sisi, Uni Afrika menuntut militer Niger "kembali ke barak dan mengembalikan otoritas konstitusional." Uni Afrika memberi ultimatum 15 hari bagi militer Niger untuk melakukannya.
"Menuntut personel militer untuk segera dan tanpa syarat kembali ke barak dan mengembalikan otoritas konstitusional dalam jangka waktu maksimum lima belas hari," demikian tulis komunike Dewan Keamanan dan Perdamian Uni Afrika.
Baca Juga: Ini yang Perlu Diketahui Bagaimana Kudeta di Niger Bisa Bikin Situasi Afrika Makin Runyam bagi Barat
Sumber : Al Jazeera
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.