Israel Krisis RUU Reformasi Hukum: Ribuan Tentara Cadangan Ancam dan Tolak Bertugas

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Israel semakin terjebak dalam krisis setelah Parlemen negara Zionis itu menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) reformasi hukum pertama.

Hal tersebut membuat ribuan tentara cadangan Israel mengancam menolak untuk bertugas.

Tentara cadangan Israel merupakan tulang punggung bagi militer negara tersebut.

UU yang mulai berlaku pada Rabu (26/7/2023) mencabut kekuasaan pengadilan untuk memveto keputusan pemerintah yang dianggap tak masuk akal.

Baca Juga: Adik Presiden UEA MBZ Meninggal, Hari Berkabung Nasional Selama 3 Hari

Menurut jajak pendapat, jutaan orang menentang perubahan itu, yang oleh kritikus disebut mengikis independensi pengadilan dan merusak demokrasi Israel.

“Pada titik ini Pasukan Pertahanan Israel (IDF) masih kompeten,” tutur Juru Bicara Komandan IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, Selasa (25/7/2023) dikutip dari BBC.

Tetapi ia menyadari bahwa kesiapan militer negara itu untuk berperang akan menjadi terdampak.

“Jika tentara cadangan tak muncul dalam waktu lama, akan ada kerusakan pada kompetensi tentara,” tuturnya.

“Ini adalah proses berkelanjutan yang akan berdampak pada kehadiran dari tentara cadangan,” katanya.

Para ahli mengatakan, ancaman itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam cakupan sebesar ini.

Militer pun meminta agar para tentara cadangan tetap berada di pos mereka.

“IDF memerlukan kalian, hanya bersama kita bisa melindungi rumah kita,” ujar Kepala Staf IDF, Herzi Halafi kepada tentara cadangan yang menolak bekerja.

Baca Juga: Saat PM Fiji Batal ke China, Gegara Kepala Luka Usai Jatuh karena Tabrak Pintu sembari Mainan Ponsel

Nyaris 10..000 tentara cadangan mengatakan sebelum RUU kontroversial itu disetujui parlemen, Senin (24/7/2023).

Mereka mengatakan akan menolak bertugas jika RUU tersebut disetujui, dan menurut Hagari, jumlah mereka yang menolak meningkat.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin berbicara kepada Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant menegaskan AS berkomitmen terhadap keamanan Israel.

Tetapi ia menegaskan bahwa konsensus luas melalui dialog politik sangat penting untuk menjaga demokrasi.