Israel Resmi Mengakui Kedaulatan Maroko atas Sahara Barat

RABAT, KOMPAS.TV - Israel "mengakui kedaulatan Maroko" atas wilayah Sahara Barat yang diperebutkan, demikian diumumkan oleh kantor kerajaan di Rabat pada hari Senin, (17/7/2023), mengutip surat dari perdana menteri Israel.

Dilaporkan France24, Selasa, (18/7/2023), Benjamin Netanyahu memberitahu Raja Mohammed VI Maroko tentang "keputusan Negara Israel untuk mengakui kedaulatan Maroko" atas wilayah gurun yang kaya mineral tersebut.

Netanyahu menyatakan dalam surat tersebut bahwa Israel sedang mengevaluasi "pembukaan konsulat di kota Dakhla," yang terletak di bagian Sahara Barat yang dikuasai oleh Maroko -- langkah yang telah lama diminta oleh Rabat.

Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, mengatakan pengumuman Netanyahu akan "memperkuat hubungan antara kedua negara dan rakyat, serta kerja sama yang berlanjut untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional."

Sengketa Sahara Barat bermula tahun 1975, ketika penguasa kolonial Spanyol meninggalkan wilayah tersebut, memicu perang selama 15 tahun antara Maroko dan gerakan Polisario yang mencari kemerdekaan di wilayah tersebut.

Rabat mengendalikan hampir 80 persen Sahara Barat dan menganggap seluruh wilayah yang kaya fosfat dan perikanan itu sebagai wilayah kedaulatannya.

Rabat menganjurkan otonomi terbatas untuk wilayah gurun yang luas tersebut. Sementara Polisario yang didukung Aljazair berjuang untuk kemerdekaan dan menuntut referendum di bawah pengawasan PBB mengenai penentuan nasib sendiri. Namun demikian, referendum tersebut belum pernah terjadi.

Sejak akhir tahun 2020, Polisario mengklaim sedang "berperang dengan alasan yang sah" dan menyatakan seluruh Sahara Barat, termasuk daratan, laut, dan udaranya, sebagai "wilayah perang".

Baca Juga: Keju Unta dari Sahara Barat, Incaran Para Turis

Abraham Accords

Amir Ohana, juru bicara parlemen Israel, melakukan kunjungan resmi ke Rabat awal Juni dan menyatakan negaranya "harus bergerak menuju" pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.

Ohana mengatakan "diskusi serius" antara kedua negara mengenai masalah tersebut sedang berlangsung dan Netanyahu "akan mengumumkan keputusannya dalam waktu dekat."

Menurut pernyataan kantor kerajaan hari Senin, surat Netanyahu menyatakan keputusan Israel akan disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional, dan setiap negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Kepala staf militer Israel juga mengumumkan penunjukan atase militer pertama negara tersebut untuk Maroko hari Senin.

Kolonel Sharon Itah "rencananya mengambil posisi tersebut dalam beberapa bulan mendatang," kata juru bicara militer seperti dikutip France24.

Maroko dan Israel normalisasi hubungan bulan Desember 2020, bagian dari kesepakatan yang didukung AS dan negara-negara Arab, dikenal sebagai Abraham Accords.

Sebagai imbalan atas normalisasi dengan Israel, Rabat menerima pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara Barat dari Washington. Kerjasama Israel-Maroko dalam bidang keamanan, perdagangan, dan pariwisata telah berkembang sejak itu.

Namun, kendati para politikus mendorong hubungan yang lebih erat, sebagian masyarakat Maroko berhati-hati terhadap kehadiran para ultranasionalis dalam pemerintahan Israel yang kontra dengan upaya diplomatik kepada Palestina.

"Penguatan hubungan kami dengan Israel tidak akan dilakukan dengan merugikan prinsip dukungan kami terhadap rakyat Palestina dan hak-hak sah mereka," kata seorang pejabat Maroko tingkat tinggi dengan syarat anonimitas.

Keputusan Israel untuk mengakui kedaulatan Rabat atas Sahara Barat datang pada saat persaingan meningkat antara Maroko dan Aljazair setelah dua tetangga di Afrika Utara tersebut memutuskan hubungan diplomatik mereka.