Krisis Myanmar Semakin Mematikan, tetapi Diplomat ASEAN Tak Kunjung Capai Kesepakatan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rangkaian pertemuan antarmenteri luar negeri ASEAN yang dilangsungkan di Jakarta, 11-14 Juli 2023 mengakui bahwa krisis Myanmar pasca-kudeta semakin mematikan. Namun, ASEAN gagal menyepakati solusi bersama untuk menghadapi krisis Myanmar usai junta tak kunjung mewujudkan Lima Poin Konsensus.

Perbedaan pendapat antara Thailand, negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, dan beberapa negara ASEAN lain, termasuk Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN 2023 mewarnai perdebatan dalam Pertemuan Tingkat Menteri (AMM) ASEAN ke-56 kemarin.

Di lain sisi, perhimpunan negara Asia Tenggara tersebut menekankan kembali pengecaman atas serangan udara, serangan artileri, dan tindak kekerasan lain yang terus-menerus terjadi di Myanmar.

Baca Juga: PBB: Lebih dari 40 Pekerja Kemanusiaan Tewas di Myanmar sejak Kudeta 2021

Krisis Myanmar adalah salah satu agenda utama dalam AMM ke-56 di Jakarta lalu. Pada pertemuan kali ini, representatif junta Myanmar kembali dikucilkan karena gagal menerapkan Lima Poin Konsensus.

Lima Poin Konsensus ASEAN sendiri telah disepakati junta pada 2021 silam. Lima Poin Konsensus antara lain berisi penghentian kekerasan segera, memulai negosiasi dengan mediasi utusan khusus ASEAN, serta penjaminan saluran bantuan kemanusiaan ke penduduk korban konflik.

Pihak junta sejak lama tidak memenuhi klausul-klausul dalam Lima Poin Konsensus tersebut. Pada saat bersamaan, junta terus memerangi pemberontak dan menimbulkan korban sipil.

Menurut catatan Assistance Association for Political Prisoners, sejauh ini hampir 3.000 orang terbunuh oleh junta militer Myanmar sejak kudeta. Lebih dari 23.700 orang pun ditangkap.

Seiring macetnya penerapan Lima Poin Konsensus, pada Rabu (12/7) lalu, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai mengaku ke kolega ASEAN-nya bahwa ia telah menemui Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar yang dikudeta militer. Don menyebut Suu Kyi mendukung upaya dialog untuk menyelesaikan krisis Myanmar.

Akan tetapi, ASEAN tidak menyepakati inisiatif Bangkok tersebut. ASEAN selama ini berhati-hati mengambil langkah yang bisa dipandang sebagai pengakuan atas pemerintahan diktator militer Myanmar.

Baca Juga: AS Berkomitmen Menegakkan Kebebasan di Laut China Selatan, Dukung Kode Etik LCS antara ASEAN-China

Indonesia, Singapura, dan Malaysia diketahui bersikap tegas menentang tindakan yang dapat melegitimasi posisi Jenderal Min Aung Hlaing. 

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi sendiri enggan secara langsung mengomentari inisiatif Thailand. Namun, Retno menekankan pentingnya penerapan Lima Poin Konsensus yang telah dirumuskan ASEAN.