UE Tolak Peran Diplomatik Myanmar dan Tak Akui Pemerintahan Junta Militer

JAKARTA, KOMPAS.TV — Diplomat tinggi Uni Eropa (UE) menyatakan penentangan terhadap peran Myanmar sebagai pengawas hubungan antara blok beranggotakan 27 negara itu dan negara-negara Asia Tenggara, Kamis (13/7/2023). Selain itu, mereka menegaskan kembali bahwa mereka tidak mengakui pemerintah militer di Myanmar.

Pernyataan itu menandai kejatuhan diplomatik terbaru dari perebutan paksa kekuasaan oleh tentara Myanmar dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Kudeta militer pada 1 Februari 2021 itu telah menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan yang mematikan.

Josep Borrell, perwakilan tinggi UE untuk urusan luar negeri, mengemukakan keprihatinan tersebut dalam pertemuan dengan para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta. Sebanyak 10 negara ASEAN berkumpul dalam forum ini. 

Baca Juga: Beredar Kabar akan Ada Pertemuan LGBT se-Asean di Jakarta, Polda Metro dan DPRD DKI Angkat Bicara

“Kami menghadapi tantangan terkait potensi Myanmar untuk berperan sebagai koordinator ASEAN untuk hubungan dengan Uni Eropa,” kata Borrell kepada rekan-rekan ASEAN-nya di awal pertemuan mereka.

"Kami tidak mengakui junta militer dan mungkin Anda akan menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini," katanya seperti dikutip dari The Associated Press.

Tidak ada reaksi langsung dari para menteri luar negeri tetapi seorang diplomat Asia Tenggara yang menghadiri pertemuan tersebut mengatakan kepada The Associated Press bahwa kekhawatiran yang diangkat oleh UE sedang dibahas di internal ASEAN untuk mencegah gangguan dalam hubungan perdagangan dan geopolitik yang kuat antara kedua blok regional tersebut.

Diplomat itu berbicara tanpa menyebut nama karena kurangnya wewenang untuk membahas masalah ini secara terbuka.

Uni Eropa, Amerika Serikat, dan pemerintah Barat lainnya telah memberlakukan sanksi terhadap pemerintah militer Myanmar dan menuntut segera diakhirinya kekerasan dan dibebaskannya Suu Kyi beserta tahanan politik lainnya.

Baca Juga: Pesan Presiden Jokowi saat Berikan Bonus Kepada Atlet ASEAN Para Games 2023

ASEAN menugaskan negara anggotanya untuk mengawasi hubungan perdagangan, politik dan keamanan dengan setiap kekuatan dunia yang memiliki hubungan dengannya, termasuk Uni Eropa, selama tiga tahun. Filipina saat ini mengoordinasikan hubungan ASEAN-Uni Eropa dan dijadwalkan akan digantikan oleh Myanmar tahun depan.

ASEAN juga tidak mengakui pemerintah militer Myanmar dan telah melarang perwakilan yang ditunjuk militer untuk menghadiri pertemuan tingkat atas kelompok ASEAN, termasuk yang diselenggarakan minggu ini oleh Indonesia.

Lebih dari 3.750 warga sipil, termasuk aktivis pro-demokrasi, telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan hampir 24.000 ditangkap sejak kudeta militer, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak asasi yang menghitung jumlah penangkapan dan korban.