Malangnya Pita Limjaroenrat, Gagal Jadi PM Thailand Meski Partainya Menang Pemilu

BANGKOK, KOMPAS.TV - Pemimpin partai pemenang pemilu Thailand, Pita Limjaroenrat gagal menjadi Perdana Menteri (PM) Thailand.

Kegagalan Pita yang merupakan pemimpin Partai Move Forward yang pro-reformasi terjadi setelah kalah dalam penghitungan suara untuk posisi PM di parlemen.

Dikutip dari Al-Jazeera, Kamis (13/7/2023) pada penghitungan suara tersebut ia kekurangan 51 suara di bawah ambang batas yang diisyaratkan.

Di parlemen sendiri masih bercokol senator-senator yang ditunjuk oleh militer.

Baca Juga: Artis Hollywood Mogok Kerja Besar-Besaran, Jadi yang Terbesar dalam 40 Tahun

Pita sebenarnya sudah memastikan mendapatkan 312 suara dari koalisi oposisi-nya.

Tetapi ia juga membutuhkan dukungan dari anggota parlemen di luar bloknya atau senator yang tidak terpilih di majelis tinggi.

Namun, semua senator saat ini diangkat oleh militer dan dipandang sebagai bagian dari kelompok konservatif.

Dilansir dari The Guardian, Pita sebenarnya tanpa lawan dalam pemungutan suara tetapi gagal mendapatkan mayoritas parlemen yang terdiri dari 749 anggota.

Sebanyak 324 mendukungnya termasuk 13 senator, sedangkan 182 lainnya menentang dan 199 abstain.

Ambang batas pemungutan suara untuk pemilihan PM Thailand adalah 375 suara.

Pita sendiri mengatakan dirinya bisa menerima hasil tersebut, tetapi ia tak akan menyerah.

“Terima kasih atas 13 suara (dari senator) yang cukup berani untuk merefleksikan suara rakyat,” katanya.

“Saya mengerti ada banyak tekanan untuk mereka, begitu juga sejumlah insentif yang tak mengizinkan mereka memilih sesuai dengan rakyat. Tapi saya tak menyerah. Saya akan menyusun strategi sekali lagi,” tambah Pita.

Baca Juga: Pentagon Mengakui Amunisi Klaster atau Bom Tandan Sudah Tiba di Ukraina, Kiev Mengkonfirmasi

Partai Pita, Move Forward telah mengampanyekan janji untuk melakukan reformasi besar.

Hal itu termasuk menutup monopolu, mengakhiri wajib militer, memindahkan pengaruh militer dari politik dan mengubah undang-undang ketat yang melarang kritik terhadap Monarki.

Janji tentang monarki disebut sangat kontroversial, dan dalam sesi parlemen sebelum pemungutan suara hal itu berulang kali dikutip bakal menjadi alasan mengapa senator dan anggota parlemen tak mendukungnya.

Beberapa menuduh Pita mempertaruhkan kekacauan dan berusaha melemahkan keluarga kerajaan.