Keras, KTT Liga Arab Hasilkan Pernyataan Bersama: Utamakan Persatuan dan Kesatuan Arab!

JEDDAH, KOMPAS.TV - Negara-negara anggota Liga Arab berkumpul pada hari Jumat (19/5/2023) di kota pesisir Saudi Arabia, Jeddah, mengadopsi Deklarasi Jeddah, yang menegaskan persatuan dan kesatuan Liga Arab dalam mencapai keamanan dan stabilitas di seluruh dunia Arab dan di luar, seperti laporan Arab News, Sabtu (20/5/2023).

Ini hanya merupakan pertemuan puncak kedua setelah pertemuan di Aljazair bulan November yang lalu, yang diadakan setelah jeda tiga tahun akibat pandemi Covid-19.

Pertemuan ini membahas sejumlah topik, termasuk ketegangan antara Israel dan Palestina, konflik di Sudan, proses perdamaian di Yaman, ketidakstabilan di Libya, dan situasi politik di Lebanon.

Hal yang signifikan, ini adalah kali pertama Suriah diundang untuk berpartisipasi dalam Pertemuan Puncak Liga Arab sejak ditangguhkan dari organisasi pada tahun 2011.

Dalam komunike akhir pertemuan puncak, ditegaskan kembali "kepentingan utama isu Palestina" bagi negara-negara Arab dan sebagai salah satu faktor utama untuk stabilitas di wilayah tersebut. Liga Arab mengutuk segala praktik dan pelanggaran yang dilakukan terhadap warga Palestina, kehidupan mereka, hak milik, dan eksistensi mereka.

Komunike Liga Arab juga menekankan pentingnya memperkuat upaya untuk mencapai penyelesaian komprehensif dan adil terhadap isu Palestina berdasarkan solusi dua negara, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, untuk memastikan pendirian negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Baca Juga: Liga Arab Mencuat Usai Kembali Sambut Suriah, Inilah Sejarah Liga Arab dan Kisah Eksistensinya

Selain itu, komunike tersebut mengulangi posisi pertemuan puncak sebelumnya, termasuk perlunya perlindungan terhadap situs-situs Muslim di Yerusalem.

Konflik antara Israel dan Palestina meningkat sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa akhir tahun lalu sebagai kepala pemerintahan koalisi yang melibatkan partai sayap kanan dan ultra-Ortodoks.

Kekerasan meletus di Tepi Barat, di mana tentara Israel kerap kali melakukan serangan, yang sering berubah menjadi bentrokan jalanan atau pertempuran senjata.

Gaza juga menjadi saksi pertempuran lintas perbatasan antara Israel dan kelompok militan selama lima hari bulan ini yang menewaskan 33 warga Palestina dan dua orang di Israel, menjadi kekerasan terburuk sejak eskalasi tiga hari bulan Agustus tahun lalu yang menewaskan 49 warga Palestina.

Sementara itu, Israel diguncang krisis politik domestik terbesar dalam beberapa dekade, di mana protes massal terjadi terus menerus, menentang rencana reformasi sistem keadilan yang dipimpin oleh Netanyahu. Dia sendiri saat ini masih berjuang melawan tuduhan korupsi di pengadilan.

Tentang konflik di Sudan, dalam komunike tersebut, disebutkan pihak yang berselisih diimbau untuk kembali ke meja perundingan dan mendesak perlindungan bagi warga sipil.

Baca Juga: Presiden Suriah Bashar al-Assad Tiba di Arab Saudi Hadiri KTT Liga Arab, Suriah Telah Kembali

Komunike tersebut menolak "campur tangan asing yang dapat memicu konflik dan mengancam keamanan dan stabilitas regional," sambil memuji langkah-langkah penting yang diambil selama pertemuan di Jeddah yang dimulai pada 6 Mei untuk melanjutkan perundingan dan mengakhiri krisis.

Sejauh ini, sekitar 1.000 orang tewas dalam konflik tersebut, terutama di sekitar ibu kota Khartoum dan di wilayah barat yang bermasalah, Darfur. Lebih dari 5.000 orang terluka.

Krisis ini memicu bencana pengungsian massal, dengan lebih dari 840.000 orang terusir dari rumah mereka di dalam Sudan dan setidaknya 220.000 melintasi perbatasan ke negara-negara lain, menurut PBB. Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengatakan 25 juta orang, atau lebih dari setengah populasi Sudan, membutuhkan bantuan kemanusiaan dan perlindungan.

Keanggotaan Suriah dalam Liga Arab ditangguhkan pada tahun 2011 akibat penindasan kekerasan rezim terhadap protes anti-pemerintah, yang kemudian berkembang menjadi perang saudara selama 12 tahun yang telah membagi negara itu dan mengusir setengah dari populasi sebelum perang.

Pernyataan pertemuan puncak menyatakan kembalinya Suriah ke Liga Arab akan berkontribusi pada stabilisasi dan reunifikasi negara tersebut, sementara bantuan dari negara-negara anggota akan "membantu Suriah mengatasi krisisnya" dan sekali lagi menjadi anggota yang berkontribusi dalam dunia Arab.

Mengenai Yaman, komunike tersebut mendesak dukungan bagi upaya perdamaian yang terhenti di negara tersebut. Komunike menguatkan kembali upaya internasional dan regional untuk mencapai solusi politik terhadap krisis berdasarkan tiga acuan yaitu Inisiatif Teluk atau Gulf Initiative dan implementasi mekanisme-mekanisme yang terkait, dialog nasional Yaman, dan Resolusi Dewan Keamanan 2216.

Baca Juga: Amerika Serikat dan Inggris Menentang Kembalinya Suriah ke Liga Arab

Resolusi tersebut menyatakan Houthi harus mundur dari semua daerah yang direbut selama konflik, menyerahkan senjata yang direbut dari institusi militer dan keamanan, menghentikan semua tindakan yang secara eksklusif jatuh dalam wewenang pemerintah yang sah di Yaman, dan sepenuhnya melaksanakan resolusi Dewan Keamanan sebelumnya.

Bulan lalu, Mohammed Al-Jaber, duta besar Saudi Arabia untuk Yaman, tiba di Sanaa yang dikuasai Houthi dengan draf proposal perdamaian yang mengatasi titik-titik perselisihan antara pemerintah Yaman dan Houthi.

Tentang situasi di Lebanon, pernyataan tersebut menyatakan solidaritas dengan negara tersebut dan mengimbau "semua faksi Lebanon" untuk memilih presiden dan melaksanakan reformasi guna menyelesaikan krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Lebanon tidak punya presiden sejak 31 Oktober 2022, ketika masa jabatan Michel Aoun resmi berakhir.

Pernyataan tersebut juga menolak segala bentuk campur tangan urusan internal negara-negara Arab atau dukungan terhadap kelompok bersenjata dan milisi yang tidak resmi dan tidak sah, sambil menegaskan konflik militer internal tidak akan menyelesaikan masalah tetapi hanya memperparah penderitaan penduduk dan menghambat pembangunan.

Akhirnya, pernyataan tersebut menguatkan kembali pentingnya pembangunan berkelanjutan, keamanan, stabilitas, dan hidup dalam perdamaian sebagai hak inheren bagi semua warga negara Arab, yang akan dicapai melalui upaya yang bersatu dan terintegrasi dari semua negara anggota.

Para anggota berkomitmen untuk terus melawan kejahatan dan korupsi di semua tingkatan, serta memobilisasi kemampuan untuk menciptakan masa depan yang didasarkan pada inovasi yang melayani dan meningkatkan keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan.