China Diterpa Badai Pasir yang Berdampak ke Ratusan Juta Jiwa, Beijing Dikepung Asbut Kuning

BEIJING, KOMPAS.TV - Sejumlah wilayah di China diterpa badai pasir sejak awal pekan ini. Badai pasir dilaporkan melanda ibu kota Beijing dan sejumlah provinsi di utara China.

Pihak terkait mengimbau warga akan risiko pernapasan dan terpangkasnya jarak pandang selama badai pasir. Fenomena ini disebut menjerumuskan kualitas udara di China ke level berbahaya.

Baca Juga: Badai Pasir di Madinah, Proses Pemulangan Jemaah Haji Indonesia Terganggu!

Penduduk di Beijing dan sejumlah wilayah utara China pun mengeluhkan asap pasir tebal dan asbut (campuran asap dan kabut) kuning yang mengepung wilayah-wilayah tersebut.

Akibat badai pasir, banyak penduduk memakai masker KF94 yang tebal dan jaket parka untuk beraktivitas.

"Badai pasir ini bukanlah yang pertama di utara China tahun ini. Cuaca berdebu ini adalah kedelapan kalinya pada tahun ini, di atas rata-rata untuk periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi, ini menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi?" kata seorang penduduk Beijing, Zheng Chunying dikutip CGTN, Selasa (11/4/2023).

Kepala Prediksi Pusat Meteorologi Nasional China Gui Hailin menyebut badai pasir yang melanda China disebabkan oleh udara dingin yang tetap aktif selama Maret dan April.

"Karena pengaruh udara dingin, siklon Mongolia dan permukaan yang dingin menjadi katalis yang mungkin, mentranspor pasir dan debu dari sumber pasir ke arah bawah yang jauh," kata Gui.

Pusat Meteorologi Nasional China sendiri memperkirakan badai pasir akan menerpa negara itu hingga Rabu (12/4). Daerah terdampak di antaranya adalah Beijing, Shaanxi, Hebei, Shandong, Jiangsu, Anhui, Henan, Hubei, Mongolia Dalam, dan Shanghai.

Sementara itu, Badan Kehutanan dan Padang Rumput Nasional China (NFGA) memperkirakan sekitar 2,29 juta kilometer persegi di utara China terdampak badai pasir per Selasa (11/4). Fenomena ini pun berdampak ke 409 juta penduduk.

Baca Juga: Badai Pasir Terjang Teheran hingga Sekolah-sekolah Ditutup, Pakar Kritik Kebijakan Pemerintah