China Kecam Rencana Penempatan Tentara AS di 9 Pangkalan Militer Filipina: Ganggu Stabilitas Kawasan

BEIJING, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri China mengatakan tindakan Amerika Serikat (AS) memperkuat penempatan militernya di Filipina, hanya akan menimbulkan lebih banyak ketegangan serta mengurangi perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, Selasa (4/4/2023).

Melansir Straits Times, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, tindakan ini dilakukan AS karena punya pandangan zero-sum. Pernyataan tersebut disampaikan pada konferensi pers rutin ketika ditanya tentang Filipina yang mengizinkan AS untuk mengakses lebih banyak pangkalan militer.

Filipina mengumumkan pada hari Senin lokasi empat pangkalan militer tambahan yang akan digunakan oleh pasukan AS, dengan satu lokasi dekat dengan Laut China Selatan yang sedang disengketakan dan lokasi lainnya tidak jauh dari Taiwan.

Perjanjian Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) antara Manila dan Washington tahun 2014 memberikan akses pasukan AS ke lima pangkalan militer di Filipina.

Perjanjian tersebut diperluas menjadi 9 pangkalan, namun lokasi empat pangkalan tambahan ditahan sambil pemerintah berkonsultasi dengan pejabat setempat.

Empat lokasi baru yang diumumkan adalah pangkalan angkatan laut dan bandara di Provinsi Cagayan serta kamp militer di provinsi tetangga Isabela, menurut pernyataan resmi tersebut.

Baca Juga: Situasi Makin Panas, Pemimpin Filipina Perintahkan Militer Fokus ke Laut China Selatan

Pangkalan angkatan laut di Santa Ana, Provinsi Cagayan, berjarak sekitar 400 km dari Taiwan. Sementara lokasi lainnya akan berada di Pulau Balabac, dekat ujung selatan Pulau Palawan, tidak jauh dari Laut China Selatan.

EDCA memungkinkan pasukan AS untuk bergiliran menempati pangkalan-pangkalan militer yang disepakati dan juga menyimpan peralatan pertahanan serta persediaan di sana.

Perjanjian tersebut terhenti pada masa pemerintahan Presiden Filipina sebelumnya, Rodrigo Duterte, yang lebih memihak ke China daripada ke mantan penguasa kolonial negaranya.

Namun, Presiden Ferdinand Marcos Jr, yang menggantikan Duterte pada Juni 2022, telah mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih bersahabat dengan AS dan berupaya untuk mempercepat implementasi EDCA.

Beijing telah mengkritik perjanjian tersebut, yang disebut kedutaan besarnya di Filipina sebagai bagian dari "upaya AS untuk mengelilingi dan mengandaskan China melalui aliansi militernya dengan negara ini".

Pihak Kantor Komunikasi Presiden Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keempat lokasi baru tersebut dianggap "cocok dan saling menguntungkan". Selain itu, pangkalan tersebut juga akan digunakan untuk operasi kemanusiaan dan bantuan bencana.