Israel di Ambang Perang Saudara, Buntut Netanyahu Menolak Kompromi Reformasi Hukum

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Presiden Israel, Isaac Herzog menegaskan Israel saat ini tengah berada di ambang perang saudara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Herzog setelah pemerintah koalisi pimpinan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu menolak proposal kompromi atas reformasi hukum.

Keputusan Netanyahu tersebut mengakhiri harapan agar krisis politik di Tanah Air dapat segera teratasi.

Baca Juga: Hamas Ancam Israel, Akan Bertindak jika Al-Aqsa Diganggu saat Ramadan

Herzog mengungkapkan pada Rabu (15/3/2023), apa yang disebutnya arahan rakyat yang bertujuan untuk mengakhiri kebuntuan 10 pekan antara pemerintah garis keras baru Israel dan gerakan protes besar yang menentang rencana itu.

“Pada beberapa pekan terakhir telah membuat kita terpecah,” kata Herzog, Kamis (16/3/2023) dikutip dari The Guardian.

“Israel berada dalam pergolakan krisis yang mendalam. Siapa pun yang berpikir bahwa perang saudara yang nyata, kehidupan manusia, adalah garis yang kita tak tahu apa yang akan dicapai. Jurang berada dalam jarak yang sangat dekat,” ujarnya.

Herzog pun menggambarkan proposalnya sebagai dasar untuk bekerja, berubah dan presisi.

Netanyahu, yang tampaknya mendapatkan tekanan dari elemen radikal di pemerintah dilaporkan telah menolak proposal Herzog,

“Sayangnya hal-hal yang diajukan presiden tak disetujui oleh perwakilan koalisi, dan elemen sentral dari proposal yang ia tawarkan hanya akan melanggengkan situasi saat ini,” kata Netanyahu.

 

“Selain itu juga tidak membawa keseimbangan yang diperlukan antara cabang-cabang (pemerintahan). Itu adalah kebenaran yang disayangkan,” ujarnya.

Baca Juga: Hubungan Indonesia-Israel: PM Israel Sempat Kunjungi Jakarta, Indonesia Kukuh Menolak Normalisasi

Reformasi hukum yang dicanangkan Netanyahu dikritik telah merusak norma-norma demokrasi dan supremasi hukum.

Pada reformasi hukum tersebut para politisi memiliki kontrol dalam penindakan hukum.

Hal itu kemudian memicu protes massa yang telah menyatukan masyarakat yang biasanya sangat terpolarisasi, termasuk tantangan kuat dari cadangan militer dan sektor teknologi yang biasanya apolitis.