Keamanan Data Dianggap Terancam, Inggris Bakal Susul AS dan Uni Eropa Larang TikTok?

LONDON, KOMPAS.TV – Aplikasi media sosial TikTok ternyata tak cuma dianggap mengancam oleh Amerika Serikat (AS). Belakangan, Inggris pun tengah mempertimbangkan risiko keamanan aplikasi berbagi video itu. 

Melansir Associated Press, Selasa (14/3/2023), Menteri Keamanan Inggris Tom Tugendhat telah meminta Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris untuk meninjau beragam ancaman dari TikTok. Permintaan ini dilayangkan di tengah seruan untuk melarang pemberlakuan aplikasi media sosial asal China itu.

“Saya masih menunggu hasil tinjauan dari para ahli keamanan siber pemerintah sebelum memutuskan hal yang menjadi pertanyaan teramat penting,” ujar Tugendhat, Selasa (14/3).

Baca Juga: AS Larang TikTok, China: Negara Adidaya kok Takut Aplikasi Anak Muda

Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Rishi Sunak memberi sinyal bahwa Inggris bisa saja menyusul AS dan Uni Eropa yang melarang penggunaan TikTok pada ponsel dan perangkat pemerintah. 

“Kami menganggap serius ancaman keamanan terhadap perangkat, dan kami juga memerhatikan apa yang sekutu kami tengah lakukan,” kata Sunak dalam kunjungannya ke AS, Senin (13/3). 

“Kami ingin memastikan bahwa kami melindungi integritas dan keamanan atas informasi sensitif,” tutur Sunak. “Dan kami akan selalu melakukan hal itu dan mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk memastikan hal itu terjadi.”

Baca Juga: AS Larang TikTok karena Khawatir Data Disadap, Ini Daftar Negara yang Larang Aplikasi dari China

Bulan lalu, pemerintah AS menyatakan para pegawai lembaga federalnya harus menghapus TikTok dari seluruh perangkat seluler milik pemerintah. Kongres AS, Gedung Putih, tentara AS dan lebih dari separuh dari negara bagian AS telah melarang TikTok, sementara Komisi Eropa juga melarang penggunaan aplikasi itu di ponsel para karyawannya. 

Langkah pelarangan itu dipicu oleh kekhawatiran yang kian berkembang bahwa perusahaan induk TikTok, ByteDance, bakal menyerahkan data para penggunanya, seperti sejarah browsing dan lokasi pengguna, ke pemerintah China. Pun, melakukan propaganda dan menyebarkan misinformasi lewat TikTok.

Tahun lalu, Parlemen Inggris menutup akun TikToknya – yang dimaksudkan untuk meraih audiens muda lewat konten tentang Parlemen – hanya beberapa hari setelah diluncurkan. Penutupan akun itu menyusul kekhawatiran serupa dari para anggota parlemen.

Baca Juga: Parlemen AS Kecam TikTok, Menyebutnya Obat Bius Digital China yang Bikin Kecanduan dan Merusak

“Yang sudah pasti jelas adalah, bagi banyak anak muda, TikTok kini adalah sumber berita. Dan, kita tahu jelas siapa pemilik berita di Inggris. Penting buat kita tahu siapa yang memiliki sumber berita yang kemudian memasoknya di ponsel kita,” papar Tugendhat pada Sky News, Selasa (14/3). 

Terpisah, dalam pernyataannya, TikTok menyebut larangan oleh pemerintah “dikarenakan kekhawatiran yang tak pada tempatnya dan tampaknya didorong oleh geopolitik yang lebih luas”.

TikTok juga menyebut bakal kecewa jika Inggris memberlakukan larangan, dan menyatakan berkomitmen bekerja sama dengan otoritas Inggris untuk mengatasi kekhawatiran apa pun.

“Kami telah mulai mengimplementasikan rencana komprehensif untuk lebih jauh melindungi data para pengguna Eropa kami, termasuk menyimpan data pengguna Inggris di pusat-pusat data Eropa dan memperketat kontrol akses data, termasuk pengawasan independen pihak ketiga atas pendekatan kami,” bunyi pernyataan TikTok.