Vo Van Thuong Resmi Jadi Presiden Vietnam, Ini Rekam Jejaknya

HANOI, KOMPAS.TV - Majelis Nasional Vietnam akhirnya meresmikan Vo Van Thuong sebagai Presiden Vietnam yang baru.

Vo Van Thuong pun disumpah sebagai Presiden Vietnam, Kamis (2/3/2023).

Penunjukan Vo Van Thuong merupakan imbas dari reshuffle kepemimpinan tertinggi negara itu di tengah kampanye anti-korupsi yang meluas.

Anggota parlemen memilih Thuong, 52 tahun, setelah Partai Komunis yang berkuasa mencalonkannya sebagai presiden, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga: Pengujian Pesawat Militer Rusia Berakhir dengan Kecelakaan Tragis, Satu Pekerja Tewas

Presiden Vietnam sendiri merupakan peran seremonial, tetapi salah satu dari empat posisi politik teratas di Asia Tenggara.

Dikutip dari CNN berdasarkan portal online parlemen, Vo Van Thuong terpilih dengan 98,38 persen suara.

Terpilihnya Vo Van Thuong sebagai presiden mengikuti pengunduran diri Nguyen Xuan Phuc pada Januari lalu.

Phuc oleh partai disalahkan atas pelanggaran dan kesalahan oleh pejabat di bawah kendalinya, dalam apa yang dilihat sebagai eskalasi besar dari tindakan keras anti-korupsi di negara itu.

Pada pidato pertamanya sebagai Presiden, Thuong menegaskan ia akan melanjutkan perang melawan korupsi.

“Saya akan loyal ke Tanah Air, rakyat dan juga konstitusi, bertekad untuk memenuhi tugas yang diberikan partai, negara dan rakyat,” kata Thuong.

Thuong merupakan anggota termuda dari politburo partai, badan pembuat keputusan tertinggi negara tersebut.

Baca Juga: Putin Ngamuk dan Tuduh Ukraina Lakukan Serangan Teroris di Perbatasan, Janji Bakal Hancurkan Mereka

Meski begitu, ia dianggap sebagai veteran oleh partai karena memulai karier politiknya sejak mahasiswa di organisasi kepemudaan komunis.

Ia juga dianggap sebagai sosok yang dekat dengan Sekretaris Jenderal, Nguyen Phu Trong, sosok berkuasa di Vietnam dan arsitek utama dari pertempuran Partai Komunis melawan korupsi.

Meski begitu, banyak diplomat dan pengusaha yang menyuarakan keprihatinan tentang anti-korupsi di Vitenam.

Pasalnya, kampanye itu disebut telah melumpuhkan banyak transaksi rutin di Vietnam karena para pejabat takut terlibat dalam tindakan keras tersebut.