PYONGYANG, KOMPAS.TV - Pemerintah Korea Utara menuduh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperlakukan Pyongyang dengan "sangat tidak adil". Pyongyang tidak terima dengan pernyataan Guterres yang mengecam tes rudal balistik.
Usai peluncuran rudal balistik antarbenua Korea Utara pada Sabtu (18/2/2023) lalu, Guterres mengecam uji coba tersebut dan mendesak Pyongyang agar menghentikan provokasi. Guterres juga mendesak Korea Utara agar melanjutkan perundingan tentang denuklirisasi Semenanjung Korea.
Baca Juga: Korea Utara Tembak Rudal Balistik Lagi: Tetangga Murka, Dewan Keamanan PBB Diminta Rapat Darurat
Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara untuk lembaga-lembaga internasional, Kim Son-gyong menuduh sikap Guterres "tidak seimbang" karena dinilai hanya mendesak Korea Utara dan mengabaikan tindakan Amerika Serikat (AS) terhadap Pyongyang.
"Yang paling tercela, sekretaris jenderal PBB mengeluarkan pernyataan menyedihkan dan tak logis (tentang Korea Utara), yang mana tak jauh berbeda dengan pejabat-pejabat Kementerian Luar Negeri AS beberapa tahun belakangan," kata Kim dikutip Associated Press, Rabu (22/2).
Kim menyebut peluncuran rudal balistik Korea Utara adalah respons atas ancaman keamanan yang dihadirkan AS. Pyongyang menilai latihan gabungan AS dengan Korea Selatan dan Jepang, serta penerjunan pesawat pengebom ke Semenanjung Korea adalah latihan invasi.
"Sekretaris jenderal PBB harus mengerti benar bahwa sikap tak beralasan dan penuh prasangka tentang isu Semenanjung Korea adalah faktor yang memicu aksi-aksi bermusuhan dari AS dan pengikutnya," kata Kim.
Sepanjang 2023, Korea Utara telah menggelar dua kali uji coba rudal balistik antarbenua. Pada Senin (20/2), Korea Utara pun melakukan uji coba rudal balistik jangka pendek.
Baca Juga: Korea Utara Bikin Korea Selatan Ketar-Ketir, Kim Jong-Un Disebut Kembali Mulai Peluncuran Rudal
Sumber : Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.