Indonesia Peringatkan Negara Besar agar Tak Gunakan ASEAN Jadi Proksi Konflik Mereka

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan kepada negara-negara besar untuk tidak menggunakan Asia Tenggara sebagai proksi atau perpanjangan tangan untuk persaingan dan konflik mereka, Jumat (3/2/2023).

Melansir laporan France24, Presiden Joko Widodo mengatakan hal tersebut pada pidato di awal pembicaraan dua hari antara menteri luar negeri ASEAN, sementara juga menyerukan persatuan dan kemajuan dalam krisis Myanmar.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi usai pertemuan para menlu ASEAN dengan Presiden Joko Widodo menyebut, rangkaian pertemuan para menlu ASEAN ini merupakan pertemuan besar pertama yang dilakukan di bawah keketuaan Indonesia.

Menlu Retno menjelaskan, dalam pertemuan yang baru saja berlangsung di Istana Merdeka, Presiden Jokowi menekankan dua hal penting kepada para menteri dan sekjen yang hadir.

“Yang pertama adalah bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi siapa pun. Di sini Bapak Presiden menekankan pentingnya sentralisasi dan kesatuan ASEAN yang perlu terus dijaga, karena ini adalah modal utama ASEAN. Dan Bapak Presiden menekankan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi hukum internasional, hak asasi manusia, sesuai dengan apa yang ada di dalam Piagam ASEAN,” jelas Retno, dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (3/2).

Selain itu, Presiden juga menekankan bahwa Konsensus Lima Poin akan tetap menjadi mekanisme utama ASEAN dalam merespons isu atau perkembangan di Myanmar. ASEAN juga harus menjadi episentrum pertumbuhan di tengah gelapnya proyeksi ekonomi dunia saat ini.

Indonesia yang merupakan perekonomian terbesar di Asia Tenggara saat ini memegang keketuaan ASEAN untuk tahun 2023 dan akhir tahun ini akan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi tahunan para pemimpin ASEAN yang biasanya juga diikuti oleh China dan Amerika Serikat.

Perselisihan di Laut China Selatan membuat beberapa anggota ASEAN bergesekan keras dengan Beijing dan meningkatkan simpati atas penentangan AS terhadap ketegasan China yang semakin meningkat. Tetapi, negara ASEAN lain menunjukkan dukungan pada isu-isu yang sejalan dengan China, yang saat ini adalah negara adidaya Asia.

Baca Juga: Pegang Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia akan Gelar Forum Ekonomi Indo-Pasifik

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan kepada para menteri ASEAN, "ASEAN tidak boleh menjadi perpanjangan dari pihak mana pun". Jokowi kembali mengulangi seruan yang dia lontarkan pada pertemuan puncak para pemimpin ASEAN di Kamboja tahun lalu, kata Menlu Retno Marsudi.

Masalah lain yang mendominasi pembicaraan adalah krisis di Myanmar yang dikuasai militer, yang bergolak sejak militer merebut kekuasaan pada 2021.

Myanmar tetap menjadi anggota ASEAN, tetapi penguasa junta militer dilarang ikut KTT karena kurangnya kemajuan dalam rencana ASEAN 5 poin untuk mencapai perdamaian antara militer dan gerakan anti-kudeta Myanmar.

Menlu junta militer Myanmar Than Swe tidak hadir pada pembicaraan ASEAN hari Jumat, karena ASEAN menolak mengundang anggota junta dan hanya meminta "perwakilan non-politik". Tawaran itu ditolak oleh junta militer Myanmar.

Ada sedikit gerakan pada Konsensus Lima Poin yang disepakati antara negara-negara ASEAN dan junta pada April 2021 yang menyerukan segera diakhirinya kekerasan dan dialog antara militer dan pemberontak.

Namun, kata Menlu Retno, Jokowi menekankan bahwa Konsensus Lima Poin ASEAN harus menjadi kesepakatan utama untuk membantu penyelesaian masalah di Myanmar.